Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021

Sementara itu, terdapat lima isu pengaduan yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021.

Pertama, THR dibayar dicicil oleh perusahaan. Kedua, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen).
Ketiga, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji. Keempat, THR tidak dibayarkan
satu bulan gaji. Kelima, THR tidak dibayar karena Covid-19.

"Dari pengaduan tersebut, Kemnaker telah melakukan berbagai langkah. Mulai dari tahap
memverifikasi, validasi data dan informasi, dan dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker
daerah dan instansi terkait," kata Ida.

Langkah berikutnya yaitu menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan
rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan.

Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi turut mengatakan bahwa pihaknya akan
menggelar rapat koordinasi (rakor) secara rutin dengan seluruh Kadisnaker provinsi, kabupaten,
kota dan tim Posko THR.

Anwar menjelaskan rakor tersebut bertujuan untuk mengevaluasi tindak lanjut penanganan
pengaduan oleh daerah dan merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi.

Anwar menegaskan, pegawai pengawas akan memberikan sanksi pelaksanaan pembayaran THR
sesuai ketentuan yang berlaku.

“Hal ini dilakukan apabila THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau
kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Sanksi administratif tersebut, kata Anwar, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP)
Republik Indonesia (RI) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2).
Artinya, bagi pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan akan dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi; dan pembekuan kegiatan usaha.

Posko THR Kemnaker masih menerima pengaduan dan konsultasi terkait THR hingga Kamis
(20/5/2021).

Kepada pekerja dan buruh, pengusaha, maupun masyarakat umum yang membutuhkan
informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan 2021
dapat menghubungi Posko THR Kemnaker.

Ida menjelaskan bahwa setelah menerima aduan, Kemnaker melalui pengawas ketenagakerjaan
akan melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut.

Selanjutnya akan diberikan nota pemeriksaan sebanyak dua kali dengan jangka waktu 30 hari.

Fase berikutnya yakni rekomendasi berupa sanksi.
"Jadi kalau dihitung-hitung, tiga sampai 14 hari dikali dua sekitar 30 hari untuk penyelesaian,"
kata Ida.

Kemnaker juga mengapresiasi Kepala Disnaker (Kadisnaker) yang dinilai sudah sigap dan cepat
dalam memproses aduan sehingga nota pemeriksaan tidak memakan waktu hingga 30 hari atau
sesuai batas waktu maksimal.

219