Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021

MENAKER IDA MINTA PENJELASAN TAIWAN SOAL KEBIJAKAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
JAKARTA - Dalam upaya peningkatan kerja sama ketenagakerjaan, khususnya bidang
penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, melakukan pertemuan secara daring dengan Otoritas Taiwan, yang dalam hal ini
diwakili oleh Kepala Kantor Taipei Economic and Trade Office in Jakarta (TETO Jakarta), Jon
C.Chen, Kamis (18/3/2021).

Langkah Menaker Ida menemui Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei dimaksudkan untuk
meminta kejelasan dan sekaligus membahas rencana penempatan kembali PMI ke Taiwan. Sejak
Desember 2020, pihak otoritas Taiwan telah mengeluarkan kebijakan penghentian sementara
untuk penempatan PMI akibat ditemukannya sejumlah PMI yang positif Covid-19.

Terkait hal ini, pihak Otoritas Taiwan meminta Pemerintah Indonesia melakukan supervisi
terhadap Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yang telah menempatkan PMI terjangkit Covid-
19. Merespons hal ini, Tim Evaluasi, yang keanggotaannya terdiri dari Kemnaker, Kemenkes, dan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) langsung melakukan supervisi terhadap
14 P3MI yang diduga telah menempatkan PMI tersebut.

"Hasil supervisi telah kita sampaikan kepada pihak Otoritas Taiwan. Oleh karenanya, dalam
pertemuan ini kita ingin mendapatkan kejelasan dan tanggapan, serta tindak lanjut dari Otoritas
Taiwan atas hasil supervisi dimaksud," tegas Menaker Ida.

Aturan THR Pekerja Swasta Keluar Pertengahan Puasa Kapan THR untuk Pekerja Swasta Cair ?
Kemnaker Kasih Jawaban Ini Masih soal penempatan PMI, kepada Jon C. Chen, Menaker Ida
juga ingin memperoleh informasi terkait sikap pihak Taiwan terhadap penetapan Peraturan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya
Penempatan. "Sebagai pembuat kebijakan atau regulator, kami ingin agar kebijakan yang kami
keluarkan adalah tepat dan applicable/sesuai dengan kondisi yang ada," katanya.

Berkenaan hal tersebut, Menaker mengusulkan agar pemerintah Indonesia dan Taiwan duduk
bersama untuk menyikapi calon PMI yang telah memiliki visa (sebelum terkena kebijakan zero
cost) dan calon PMI yang belum memiliki visa pasca dikeluarkannya kebijakan zero cost.

Dalam pertemuan yang dilakukan secara daring ini, Menaker Ida juga menanyakan
permasalahan sekitar 400 awak kapal Indonesia yang bekerja pada kapal-kapal non-Taiwan yang
stranded (terdampar) di perairan Taiwan. Ke-400 awal kapal tersebut hingga kini belum dapat
pulang ke Tanah Air, dikarenakan belum adanya izin otoritas berwenang di Taiwan untuk sign
off (keluar) dari Taiwan.

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, Pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian
terhadap kasus-kasus awal kapal Indonesia di luar negeri dan berharap permasalahan ini dapat
diselesaikan secepatnya. "Saya meminta kejelasan dan kepastian tentang kapan izin sign off
dapat diberikan, mengingat kondisi para awak kapal tersebut sudah sangat rentan secara mental
maupun fisik," katanya.

"Atas dasar kemanusiaan dan guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan, Pemerintah
Indonesia sangat berharap otoritas Taiwan dapat segera mengeluarkan izin sign off terhadap
awak kapal Indonesia yang stranded di Taiwan," ujarnya.
Berdasarkan data Kemnaker, saat ini PMI yang bekerja di Taiwan berjumlah sekitar 265.000
orang. Jumlah ini adalah yang terbesar ke dua, setelah Malaysia. "Jumlah yang sangat besar
tersebut tentu tidak terlepas dari baiknya perlindungan dan kesejahteraan yang diterima oleh
para PMI di Taiwan," kata Ida Fauziyah.

104