Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021
P. 123
DEMO DI KENDARI RICUH, PENDEMO DIPUKULI HINGGA TERKAPAR, WARTAWAN
IKUT DIHAJAR
Aksi demonstrasi berujung ricuh terjadi di depan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Kendari antara
pihak keamanan dari kepolisian dan para demonstran pada Kamis (18/3).
Pantauan awak media di lokasi, demonstran terlibat adu mulut dengan aparat kepolisian yang
mengamankan demonstrasi tersebut hingga terjadi kericuhan dan kejar-kejaran di jalan raya.
Seorang demonstran bernama tampak dianiaya, dipukul hingga ditendang di bagian dada oleh
personel kepolisian hingga terkapar di jalan raya depan Kantor BLK Kendari.
Tak hanya demonstran, seorang jurnalis yang meliput jalannya demonstrasi juga sempat
mendapat perlakuan serupa oleh aparat kepolisian. Walau jurnalis tersebut telah menunjukan
kartu jurnalisnya, ia tetap mendapat hantaman dari aparat kepolisian.
Pur Subbag Humas Polres Kendari, Bripka Afrimal yang dikonfirmasi kendarinesia belum
memberikan pernyataan terkait hal tersebut. Ia masih akan mengonfirmasi kepada Kabag Ops
Polres Kendari.
"Saya konfirmasi dulu ke Kabag Ops karena saya tidak di lokasi saat itu," ungkap Afrimal.
Aksi demonstrasi yang menuntut Pokja dan BLK Kendari membatalkan hasil lelang pekerjaan
workshop las dan orkshop otomotif mobil itu awalnya berlangsung damai.
Kericuhan timbul ketika massa mencoba melakukan aksi bakar ban di depan gerbang Kantor BLK
Kendari, tetapi dihalang-halangi aparat kepolisian yang melakukan pengamanan.
"Lelang ini telah menabrak regulasi dan peraturan yang berlaku. Kami meminta Pokja dan
pimpinan BLK Kendari untuk membatalkan pemenang lelang pekerjaan workshop las dan
workshop otomotif mobil. Kami juga meminta Sekjen Kemenaker RI mencopot kepala BLK
Kendari," ujar koordinator demonstrasi, Aldo Zafar.
Menanggapi hal itu, Kepala BLK Kendari, Laode Haji Polondu mengatakan, ia tak mengetahui
perihal proses tender tersebut. Ia menyebut, proses tender merupakan kewenangan Pokja yang
telah ditunjuk.
"Awalnya di 2020, Pokja itu di-SK-kan oleh Kepala BLK. Di 2021, surat tugas dibentuk oleh Kepala
Biro Umum di Kementerian. Anggotanya 2 orang dari pusat (Kemenaker) dan 3 dari BLK
Kendari," kata Polondu.
Dirinya menegaskan, tak bisa mengintervensi kerja dari Pokja karena mereka bekerja secara
independen.
"Kami tidak bisa memonitor karena Pojka bekerja secara independen. Hubungan saya dengan
Pokja nanti setelah kegiatan (tender) selesai. Saya nda tau apa-apa. Mereka kerja independen,"
katanya.
122
