Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021
P. 127
Judul Belum Ada Larangan, Apakah PNS Boleh Mudik Lebaran?
Nama Media kompas.com
Newstrend Mudik Lebaran 2021
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/03/18/144001326/belum-ada-
larangan-apakah-pns-boleh-mudik-lebaran
Jurnalis Rully R. Ramli
Tanggal 2021-03-18 14:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Indonesia) Kami menyarankan sebaiknya menunggu kebijakan dari menko perekonomian
(Airlangga Hartarto) sebagai ketua penanganan Covid-19, mengikuti kondisi status Covid-19
secara nasional
neutral - Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Indonesia) Sewaktu Imlek dan Isra Miraj ada surat dari ketua Satgas kepada menpan, menaker,
menteri BUMN, kapolri, dan TNI agar ada larangan keluar kota
positive - Adita Irawati (Juru Bicara Kementerian Perhubungan) Tahun ini akan dikoordinasi
dengan kementerian dan lembaga terkait serta Satgas Covid-19
negative - Adita Irawati (Juru Bicara Kementerian Perhubungan) (Kemenhub) tidak bisa
melarang atau mengizinkan
Ringkasan
Pemerintah sampai saat ini masih melakukan koordinasi terkait pelaksanaan mudik Lebaran
tahun 2021. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19. Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini
pihaknya juga masih menunggu arahan dari Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, untuk menentukan apakah pegawai negeri sipil (PNS)
diperbolehkan untuk melakukan mudik Lebaran tahun ini. Oleh karenanya, sampai saat ini,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih belum dapat
memastikan kebijakan pelaksanaan mudik Lebaran bagi PNS. "Sewaktu Imlek dan Isra Miraj ada
surat dari ketua Satgas kepada menpan, menaker, menteri BUMN, kapolri, dan TNI agar ada
larangan keluar kota," kata Tjahjo.
126