Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021

CEK KARTU PRAKERJA DAN BSU DI NTB

Mataram: Dalam rangka monitoring dan evaluasi program bantuan subsidi upah (BSU) dan kartu
prakerja, Kamis (18/3/2021) Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik untuk
mendengar langsung permasalahan dan hambatan dari program yang digulirkan pemerintah
pusat tersebut di Provinsi NTB.

Wakil Ketua Komisi IX Ansory Siregar, selaku Ketua Tim kunjungan kerja ini mengungkapkan,
bahwa terdapat tiga provinsi yang menjadi konsen Komisi IX dalam kunjungan kerja ini, yaitu
Jawa Barat, Bengkulu dan NTB.

"Termasuk informasi capaian dan sejauh mana pelaksanaan dan penanganan program ini dan
penanggulangan PMI di NTB," kata Ansory.

Diketahui, secara spesifik ia menjelaskan, bahwa pemerintah ingin mengetahui sejauh mana
program pemulihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan
BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan upaya pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

Politisi PKS ini menjelaskan, awal tahun 2020 kartu prakerja dimulai dengan anggaran sebesar
10 triliun rupiah, kemudian ditambah lagi sebesar 10 Triliun Rupiah, sehingga menjadi 20 Triliun
Rupiah. Sedangkan untuk BSU sebesar 30 Triliun Rupiah.

"Harapannya anggaran ini tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat
yang terdampak Covid dapat menikmati anggaran ini demi memenuhi kebutuhan dan
kesejahteraanya ditengah wabah Covid," terangnya.

Mengenai permasalahan pendataan kartu prakerja, ia melanjutkan, harus ada prakerja yang
offline untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses secara online. Begitupun pekerja yang
tidak masuk di BPJS ketenagakerjaan harus dibuatkan strategi dan kebijakan lain.
Terhadap hal ini, ia menegaskan agar Kemententerian tenaga kerja memberikan data prakerja
dan BSU yang terdata online kepada daerah, agar dapat disinergikan dan diinventarisir data
masyarakat yang telah ikut program ini.

"Pokoknya aspirasi dan masukan dari pertemuan ini akan kami bawa ke sidang DPR untuk
diperbaiki dan disempurnakan penyalurannya," tegasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi yang menerima kunjungan ini
di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, menyampaikan kondisi Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di NTB.

Akibat pandemi selama setahun belakangan ini, banyak yang mengalami pemutusan hubungan
kerja. Termasuk juga pekerja yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri terpaksa
ditunda keberangkatannya.

Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi daerah. PMI yang pulang kembali ke NTB, diperlakukan
dengan baik dengan menerapkan protokol Covid-19. Termasuk kelanjutan pekerjaan mereka
akan dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.

Mengenai kartu prakerja dan BSU, ia menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang
belum terjangkau program kartu prakerja akibat minimnya pemahaman dan persoalan fasilitas
seperti jaringan yang tidak mendukung dan peralatan komputer atau gadget untuk mengakses
secara online.

Begitu juga dengan BSU untuk pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat.
Padahal masih banyak pekerja yang belum terdata.

23