Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021

KOMISI IX DPR RI PANTAU PROGRES BSU DAN KARTU PRAKERJA DI NTB

Mataram - Komisi IX DPR RI memantau progres pelaksanaan program bantuan subsidi upah
(BSU) dan kartu prakerja di Nusa Tenggara Barat.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar mengatakan, bahwa terdapat 3
provinsi yang menjadi konsen Komisi IX dalam melihat progres program bantuan subsidi upah
(BSU) dan kartu prakerja, yakni Jawa Barat, Bengkulu dan NTB.

"Jadi kami ingin mengetahui informasi capaian dan sejauh mana pelaksanaan dan penanganan
program ini dan penanggulangan PMI di NTB," ujarnya di Kantor Gubernur NTB di Mataram,
Kamis.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini, mengakui bahwa pemerintah ingin mengetahui sejauh mana
program pemulihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan
BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan upaya pemulihan ekonomi akibat COVID-19.

Ia menjelaskan, awal tahun 2020 kartu prakerja dimulai dengan anggaran sebesar Rp10 triliun,
kemudian ditambah lagi sebesar Rp10 riliun, sehingga menjadi Rp20 triliun. Sedangkan untuk
BSU sebesar Rp30 triliun.

"Harapannya anggaran ini tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat
yang terdampak COVID-19 dapat menikmati anggaran ini demi memenuhi kebutuhan dan
kesejahteraanya di tengah wabah COVID-19," terangnya.
Mengenai permasalahan pendataan kartu prakerja, ia menyatakan harus ada prakerja yang
offline untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses secara online. Begitupun pekerja yang
tidak masuk di BPJS Ketenagakerjaan harus dibuatkan strategi dan kebijakan lain. Terhadap hal
ini, ia menegaskan agar Kementerian Tenaga Kerja memberikan data prakerja dan BSU yang
terdata online kepada daerah, agar dapat disinergikan dan diinventarisir data masyarakat yang
telah ikut program ini.

"Pokoknya aspirasi dan masukan dari pertemuan ini akan kami bawa ke sidang DPR untuk
diperbaiki dan disempurnakan penyalurannya," tegas Ansory.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariadi, menyampaikan kondisi Pekerja Migran
Indonesia (PMI) di NTB. Akibat pandemi selama setahun belakangan ini, banyak yang mengalami
pemutusan hubungan kerja. Termasuk juga pekerja yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja
di luar negeri terpaksa ditunda keberangkatannya.

Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi daerah. PMI yang pulang kembali ke NTB, diperlakukan
dengan baik dengan menerapkan protokol COVID-19. Termasuk kelanjutan pekerjaan mereka
akan dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
Mengenai kartu prakerja dan BSU, Mik Gite sapaan Sekda NTB, menyampaikan bahwa masih
banyak masyarakat yang belum terjangkau program kartu prakerja akibat minimnya pemahaman
dan persoalan fasilitas seperti jaringan yang tidak mendukung dan peralatan komputer atau
gadget untuk mengakses secara online. Begitu juga dengan BSU untuk pekerja yang terdaftar
di BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat. Padahal masih banyak pekerja yang belum terdata.

"Ini harus menjadi atensi pemerintah pusat. Semoga kendala ini dapat disampaikan komisi IX
kepada pemerintah," harap Sekda.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Hj Wismaningsih menyampaikan,
tentang kesulitan pendataan secara online. Ini salah satu penyebab masih rendahnya pengikut
program prakerja. Termasuk kendala fasilitas dan prasarana.

20