Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021

Sejak bulan Desember 2020, pihak otoritas Taiwan telah mengeluarkan kebijakan penghentian
sementara untuk penempatan PMI akibat ditemukannya sejumlah PMI yang positif Covid-19.
Otoritas Taiwan meminta pemerintah Indonesia melakukan supervisi terhadap Perusahaan
Penempatan PMI (P3MI) yang telah menempatkan PMI terjangkit covid-19.

Merespon hal ini, tim evaluasi, yang keanggotaannya terdiri dari Kemnaker, Kemenkes, dan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) langsung melakukan supervisi terhadap
14 P3MI yang diduga telah menempatkan PMI tersebut. "Hasil supervisi telah kita sampaikan
kepada pihak Otoritas Taiwan. Oleh karenanya, dalam pertemuan ini kita ingin mendapatkan
kejelasan dan tanggapan, serta tindak lanjut dari Otoritas Taiwan atas hasil supervisi dimaksud,"
ujar Ida dalam siaran pers, Kamis (18/3).

Ida juga ingin memperoleh informasi terkait sikap pihak Taiwan terhadap penetapan Peraturan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya
Penempatan. "Sebagai pembuat kebijakan atau regulator, kami ingin agar kebijakan yang kami
keluarkan adalah tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada," kata Ida.

Terkait hal tersebut, Ida meminta pemerintah Indonesia dan Taiwan duduk bersama untuk
menyikapi calon PMI yang telah memiliki visa baik sebelum terkena kebijakan dan calon PMI
yang belum memiliki visa pasca dikeluarkannya kebijakan .

Dalam kesempatan tersebut, Ida juga menanyakan permasalahan sekitar 400 awak kapal
Indonesia yang bekerja pada kapal-kapal non-Taiwan yang (terdampar) di perairan Taiwan. Ke-
400 awal kapal tersebut hingga kini belum dapat pulang ke Tanah Air, dikarenakan belum adanya
izin otoritas berwenang di Taiwan untuk (keluar) dari Taiwan.

Menurut Ida, pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian terhadap kasus-kasus awal kapal
Indonesia di luar negeri dan berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secepatnya. "Saya
meminta kejelasan dan kepastian tentang kapan izin dapat diberikan, mengingat kondisi para
awak kapal tersebut sudah sangat rentan secara mental maupun fisik," katanya.

Dia juga mengatakan, atas dasar kemanusiaan dan untuk menghindari hal-hal yang dapat
merugikan, pemerintah Indonesia sangat berharap otoritas Taiwan dapat segera mengeluarkan
izin terhadap awak kapal Indonesia yang di Taiwan. Adapun, Berdasarkan data Kemnaker, saat
ini PMI yang bekerja di Taiwan berjumlah sekitar 265.000 orang. Jumlah ini adalah yang terbesar
kedua, setelah Malaysia.
Sementara itu, menanggapi hasil supervisi terhadap 14 P3MI yang diduga menempatkan PMI
terjangkit Covid-19, Jon C.Chen mengungkapkan pihak TETO akan berkoordinasi intensif dengan
Kemnaker guna memperbaiki tata kelola penempatan PMI ke Taiwan. Sehingga pelaksanaan
penempatan PMI ke Taiwan dapat segera dilakukan Kembali.

Terkait 400 awal kapal yang masih berada di Taiwan, Jon C.Chen menyatakan pihaknya akan
kembali mengingatkan kepada pihak otoritas untuk segera diselesaikan atas kasus yang sangat
menjadi perhatian Menaker Ida Fauziyah tersebut. Pihak Otoritas Taiwan saat ini masih mencari
solusi yang tepat agar awal kapal tersebut memperoleh transportasi dan bisa kembali ke
Indonesia.

"Sampai saat ini, kita belum dapat informasi pastinya. tetapi informasi dari Bu Menteri saat ini,
kita akan minta otoritas di Taiwan untuk secepatnya mencarikan solusi mempercepat
pemulangan awak kapal ini," kata dia.

18