Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021
P. 51

BPJAMSOSTEK MADURA: PICU SEMANGAT AGAR PERLINDUNGAN PEKERJA
              MENYELURUH
              Paritrana Awards Masuki Tahap Akhir Penjurian Jakarta, Terhitung 4 tahun sejak pelaksanaan
              Paritrana  Awards  yang  pertama  dilakukan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan  (BPJAMSOSTEK)  pada
              tahun  2017,  tahun  ini  akan  kembali  digelar  penghargaan  bergengsi  sebagai  apresiasi  bagi
              Pemerintah Daerah dan Perusahaan yang sepanjang tahun 2020 yang lalu mendukung penuh
              implementasi dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

              Direktur  Kepesertaan  BPJAMSOSTEK,  Zainudin  menyambut  para  kandidat  penerima
              penghargaan Paritrana Awards 2021 di Hotel Double Tree, Jakarta, Selasa (16/3). Di hadapan
              para kandidat Zainudin berpesan agar semua pihak selalu memberikan usaha terbaiknya dalam
              memberikan kesejahteraan kepada para pekerja.

              "Penghargan tahun ini saya rasa sangat spesial, karena tahun 2020 yang merupakan tahun yang
              cukup  berat  bagi  banyak  pihak  akibat  pandemi  Covid-19  namun  masih  tetap  bisa
              mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan maksimal. Untuk
              itu,  ditambahkan  indikator  penilaian  baru  terkait  inovasi  dalam  mengatasi  dampak  pandemi
              termasuk perlindungan bagi tenaga relawan Covid-19," tutur Zainudin Para kontestan Paritrana
              Awards  yang  lolos  tahap  seleksi  awal  tahun  ini  terdiri  atas  34  Pemerintah  Provinsi  dan  124
              Pemerintah Kabupaten/Kota. Itu belum termasuk 88 Perusahaan berskala besar, 99 Perusahaan
              skala menengah dan 34 UKM (Usaha Kecil & Mikro) yang telah dinyatakan lolos seleksi tahap
              awal.

              "Dari proses seleksi lanjutan, akhirnya didapat total kandidat yang lolos ke tahap wawancara
              hari ini sebanyak 7 kandidat dari Pemerintah Provinsi, 8 Pemerintah Kabupaten/Kota, masing-
              masing 9 Perusahaan skala Besar dan Menengah, serta 34 UKM," papar Zainudin.

              Jika  ditilik  dari  tahun  ke  tahun,  peningkatan  peserta  Paritrana  Awards  ini  selalu  meningkat,
              dimulai dengan 243 kontestan pada tahun 2017 hingga kini untuk tahun 2020 sebanyak 492
              kontestan  yang  berpartisipasi  atau  naik  35%  dari  tahun  lalu.  "Ini  membuktikan  antusiasme
              Pemerintah  Daerah  dan  Perusahaan  dalam  memberikan  perlindungan  jaminan  sosial  kepada
              para pekerja di wilayah masing-masing bisa dikatakan sangat tinggi," tambahnya.

              Proses  wawancara  ini  merupakan  tahap  akhir  dari  penjurian  dan  selanjutnya  nanti  akan
              diumumkan oleh BPJAMSOSTEK setelah mendapatkan hasil penilaian dari tim juri. Adapun tim
              juri yang ditunjuk merupakan para ahli di bidangnya masing-masing. Diketuai oleh Hotbonar
              Sinaga sebagai Ahli Jaminan Sosial, bersama Riant Nugroho selaku ahli kebijakan publik, Prof.
              Dr.  Ravik  Karsidi  selaku  Ahli  Pemberdayaan  Masyarakat/Sosiologi  Pendidikan,  Dr.  Chazali
              Situmorang selaku Ahli Jaminan Sosial, Drs. Soeprayitno PhD yang mewakili APINDO, Ir. Untung
              Riyadi  SE  yang  mewakili  unsur  Serikat  Pekerja,  Retna  Pratiwi  SH.,  M.Hum  selaku  Direktur
              Jamsostek  Kemnaker  RI,  dan  Ir.  Zanariah  M.Si  selaku  Direktur  SUPD  IV  Ditjen  Bangda
              Kemendagri RI.

              Zainudin berharap dengan dilaksanakannya kegiatan Paritrana Awards ini mampu meningkatkan
              kepatuhan, dukungan, kepedulian (awareness), sekaligus memberikan edukasi kepada seluruh
              peserta terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.

              Mengutip pernyataan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, pada penyerahan Paritrana Awards 2019
              yang lalu, pengusaha atau pemberi kerja diharapkan agar selalu mendaftarkan perusahaan dan
              pekerjanya pada program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJAMSOSTEK karena
              merupakan  kewajiban  dalam  memenuhi  hak  para  pekerja  dan  menjamin  kesejahteraan  dan
              keamanan dalam bekerja. Wakil Presiden juga mendorong agar tiap-tiap Pemerintah Daerah
              segera mendaftarkan para pekerja non-ASN pada BPJAMSOSTEK.


                                                           50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56