Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021
P. 65
Taiwan "Atas dasar kemanusiaan dan guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan," tegas
Ida Iza Fauziah.
Menurut Ida Fauziah, hal lain yang dibahas pemerintah dalam pertemuan itu adalah upaya
peningkatan kerja sama ketenagakerjaan, khususnya bidang penempatan dan perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Ida Fauziah menyatakan, telah menemui Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei, pada hari
Kamis (18/3) untuk meminta kejelasan dan membahas rencana penempatan kembali PMI ke
Taiwan.
Sejak Desember 2020, sambung dia, pihak otoritas Taiwan telah mengeluarkan kebijakan
penghentian sementara. Kepala Kantor Taipei Economic and Trade Office in Jakarta (TETO
Jakarta), diwakili oleh Jon C.Chen.
Menukil data Kemnaker, Ida menyebutkan, saat ini PMI yang bekerja di Taiwan berjumlah sekitar
265 ribu orang. Jumlah ini adalah yang terbesar ke dua, setelah Malaysia.
"Jumlah yang sangat besar tersebut tentu tidak terlepas dari baiknya perlindungan dan
kesejahteraan yang diterima oleh para PMI di Taiwan," kata Ida Fauziah.
Hal itu karena ditemukannya sejumlah PMI yang positif Covid-19.
Terkait hal ini, pihak Otoritas Taiwan meminta Pemerintah Indonesia melakukan supervisi
terhadap Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yang telah menempatkan PMI terjangkit Covid-
19.
Ida Fauziah menyebutkan, tim evaluasi, yang keanggotaannya terdiri dari Kemnaker, Kemenkes,
dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) langsung melakukan supervisi
terhadap 14 P3MI yang diduga telah menempatkan PMI tersebut.
"Hasil supervisi telah kita sampaikan kepada pihak Otoritas Taiwan. Oleh karenanya, dalam
pertemuan ini kita ingin mendapatkan kejelasan dan tanggapan, serta tindak lanjut dari Otoritas
Taiwan atas hasil supervisi dimaksud," tegas Ida Fauziah.
Masih soal penempatan PMI, kepada Jon C. Chen, Ida Fauziah juga ingin memperoleh informasi
terkait sikap pihak Taiwan terhadap penetapan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan.
"Sebagai pembuat kebijakan atau regulator, kami ingin agar kebijakan yang kami keluarkan
adalah tepat dan applicable/sesuai dengan kondisi yang ada," kata dia.
Berkenaan hal tersebut, Ida Fauziah mengusulkan agar pemerintah Indonesia dan Taiwan duduk
bersama untuk menyikapi calon PMI yang telah memiliki visa (sebelum terkena kebijakan zero
cost) dan calon PMI yang belum memiliki visa pasca-keluarkannya kebijakan zero cost.
64
