Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021
P. 69

Besarnya  jumlah  peserta  itu  berdasarkan  data  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)
              Ketenagakerjaan yang disampaikan dalam evaluasi program Bantuan Subsidi Upah dan kartu
              prakerja ke Komisi IX DPR RI pada Kamis (18/3/2021).

              "Memang terkait jumlah penerima program Bantuan Subsidi Upah mencapai 48 ribuan orang itu,
              sempat  dibahas.  Mengingat  melebihi  jumlah  pencari  kerja  di  Provinsi  Bengkulu,  yang
              berdasarkan  data  terakhir  berkisar  28  ribuan  orang,"  ungkap  Sekda  Provinsi  Bengkulu
              BengkuluHamka Sabri, usai evaluasi kedua program di kantor Gubernur.

              Hamka mengaku, sempat muncul pertanyaan kenapa banyak sekali pencari kerja di Provinsi
              Bengkulu.  Tetapi  karena  dampak  pandemi  Covid-19,  disebut  masyarakat  banyak  kehilangan
              pekerjaannya.

              Bahkan ada yang menyebut, program tersebut khususnya di Provinsi Bengkulu sebanyak 74
              ribuan  orang.  "Data  28  ribuan  orang  itu  benar-benar  masyarakat  sebagai  pencari  kerja.
              Kemudian selebihnya merupakan masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat atau dampak
              pandemi  Covid-19  yang  sejauh  ini  masih  melanda.  Dengan  itu,  mereka  pun  ikut  mendaftar
              program  BSU  dan  akhirnya  jumlah  pencari  kerja  di  Provinsi  Bengkulu  menjadi  membengkak
              hingga 74 ribuan orang," ujarnya.

              Sementara  itu,  Anggota  Komisi  IX  DPR  RI,  Hj.  Elva  Hartati  Murman  menyampaikan,  jumlah
              tersebut sebenarnya tidak menjadi persoalan. Mengingat program BSU ataupun kartu prakerja
              tidak ada batasan kuotanya. Apalagi mendaftarnya juga secara online, sehingga siapapun bisa
              mendaftar, selagi tidak mendapatkan program lainnya.

              "Mengenai sasaran nya tepat atau belum, itu lah tujuan kita meminta data dan fakta kepada
              Pemerintah  Daerah.  Kita  akan  terus  awasi  pelaksanaan  program  tersebut  di  masyarakat,"
              pungkas politisi perempuan PDIP ini.










































                                                           68
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74