Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021

Secara spesifik ia menjelaskan bahwa pemerintah ingin mengetahui sejauh mana program
pemulihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS
Ketenagakerjaan dalam melaksanakan upaya pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

"Termasuk informasi capaian dan sejauh mana pelaksanaan dan penanganan program ini dan
penanggulangan PMI di NTB," kata Wakil ketua Komisi IX DPR RI ini.

Ia menjelaskan, awal tahun 2020 kartu prakerja dimulai dengan anggaran sebesar 10 triliun
rupiah, kemudian ditambah lagi sebesar 10 Triliun Rupiah, sehingga menjadi 20 Triliun Rupiah.
Sedangkan untuk BSU sebesar 30 Triliun Rupiah.

"Harapannya anggaran ini tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat
yang terdampak Covid dapat menikmati anggaran ini demi memenuhi kebutuhan dan
kesejahteraanya ditengah wabah Covid," terangnya.

Mengenai permasalahan pendataan kartu prakerja, ia melanjutkan, harus ada prakerja yang
offline untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses secara online. Begitupun pekerja yang
tidak masuk di BPJS ketenagakerjaan harus dibuatkan strategi dan kebijakan lain.

Terhadap hal ini, ia menegaskan agar Kemententerian tenaga kerja memberikan data prakerja
dan BSU yang terdata online kepada daerah, agar dapat disinergikan dan diinventarisir data
masyarakat yang telah ikut program ini.

"Pokoknya aspirasi dan masukan dari pertemuan ini akan kami bawa ke sidang DPR untuk
diperbaiki dan disempurnakan penyalurannya," tegas Ansory.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., yang menerima
kunjungan ini di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, menyampaikan kondisi Pekerja
Migran Indonesia (PMI) di NTB. Akibat pandemi selama setahun belakangan ini, banyak yang
mengalami pemutusan hubungan kerja. Termasuk juga pekerja yang sudah memenuhi syarat
untuk bekerja diluar negeri terpaksa ditunda keberangkatannya.

Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi daerah. PMI yang pulang kembali ke NTB, diperlakukan
dengan baik dengan menerapkan protokol Covid-19. Termasuk kelanjutan pekerjaan mereka
akan dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.

Mengenai kartu prakerja dan BSU ia menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang
belum terjangkau program kartu prakerja akibat minimnya pemahaman dan persoalan fasilitas
seperti jaringan yang tidak mendukung dan peralatan komputer atau gadget untuk mengakses
secara online. Begitu juga dengan BSU untuk pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
saja yang dapat. Padahal masih banyak pekerja yang belum terdata.

"Ini harus menjadi atensi pemerintah pusat. Semoga kendala ini dapat disampaikan komisi IX
kepada pemerintah," harap Sekda.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Hj. Wismaningsih, menyampaikan,
tentang kesulitan pendataan secara online. Ini salah satu penyebab masih rendahnya pengikut
program prakerja. Termasuk kendala fasilitas dan prasarana.

"Kendala kami masih minim masyarakat yang memahami dan ramah IT di desa-desa. Kami
berharap ada upaya offline bagi masyarakat yang belum ramah IT," ungkapnya.

70