Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021
P. 75

Menaker Ida meminta kejelasan dan membahas rencana penempatan kembali pekerja migran
              Indonesia (PMI) ke Taiwan.
              Otoritas  Taiwan  sejak  Desember  2020  lalu  mengeluarkan  kebijakan  penghentian  sementara
              penempatan PMI akibat ditemukannya sejumlah pekerja yang positif Covid-19.

              Otoritas  Taiwan  meminta  pemerintah  Indonesia  melakukan  supervisi  terhadap  perusahaan
              penempatan PMI (P3PMI) yang telah menempatkan PMI tertulari Covid-19 itu.

              Merespons  hal  ini,  tim  evaluasi  yang  anggotanya  terdiri  dari  Kementerian  Ketenagakerjaan,
              Kementerian Kesehatan, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan
              supervisi terhadap 14 P3MI yang diduga telah menempatkan PMI tersebut.

              "Hasil supervisi telah kami sampaikan kepada pihak otoritas Taiwan. Oleh karena itu, dalam
              pertemuan ini kami ingin mendapatkan kejelasan dan tanggapan serta tindak lanjut dari otoritas
              Taiwan atas hasil supervisi dimaksud," kata Menaker Ida.

              Menaker Ida juga ingin memperoleh informasi terkait sikap Taiwan terhadap penetapan peratuan
              BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan.

              "Sebagai pembuat kebijakan atau regulator, kami ingin agar kebijakan yang kami keluarkan tepat
              dan sesuai dengan kondisi yang ada," katanya.

              Ida mengusulkan pemerintah Indonesia dan Taiwan agar duduk bersama menyikapi persoalan
              calon PMI yang sudah memiliki visa sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan zero cost.

              Ida juga menanyakan permasalahan sekitar 400 awak kapal Indonesia yang bekerja pada kapal-
              kapal non-Taiwan yang terdampar di perairan Taiwan.

              Sebanyak 400 awal kapal tersebut hingga kini belum dapat pulang ke tanah air, dikarenakan
              belum adanya izin otoritas berwenang di Taiwan untuk keluar dari negara tersebut. Kondisi para
              awak kapal tersebut sudah sangat rentan secara mental maupun fisik.
              "Atas  dasar  kemanusiaan  dan  guna  menghindari  hal-hal  yang  dapat  merugikan,  pemerintah
              Indonesia sangat berharap otoritas Taiwan dapat segera mengeluarkan izin sign off terhadap
              awak kapal Indonesia yang stranded di Taiwan," tambah Ida.

              Berdasarkan data Kemnaker, PMI yang bekerja di Taiwan sekitar 265.000 orang. Jumlah ini yang
              terbesar kedua, setelah di Malaysia.

              "Jumlah  yang  sangat  besar  tersebut  tentu  tidak  terlepas  dari  baiknya  perlindungan  dan
              kesejahteraan yang diterima oleh para PMI di Taiwan," kata Ida Fauziyah.

              Respons Taiwan Jon C. Chen merespons hasil supervisi pemerintah Indonesia terhadap 14 P3MI
              yang diduga menempatkan PMI terjangkiti Covid-19.
              Menurut Jon, TETO akan berkoordinasi intensif dengan Kemnaker guna memperbaiki tata kelola
              sehingga penempatan PMI ke Taiwan dapat segera kembali dilakukan.

              Terkait 400 awak kapal yang masih berada di Taiwan, Jon C.Chen menyatakan pihaknya akan
              kembali mengingatkan kepada otoritas di Taiwan segera  menyelesaikan persoalan 400 awak
              kapal yang sangat menjadi perhatian Menaker Ida tersebut.

              "Sampai saat ini, kami belum dapat informasi pastinya, tetapi (dengan adanya) informasi dari Bu
              Menteri  saat  ini  kami  akan  minta  otoritas  di  Taiwan  untuk  secepatnya  mencarikan  solusi
              mempercepat pemulangan awak kapal ini," katanya.


                                                           74
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80