Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021
P. 80
penempatan sebanyak 177.016 orang PMI, kemudian Jawa Tengah 148.562 orang PMI, Jawa
Barat 138.466 orang PMI, NTB 71.559 orang PMI dan Lampung 49.505 orang PMI.
Dari penempatan tersebut, di Jawa Timur yang terbanyak menempatkan PMI adalah Ponorogo
sebanyak 10.067 orang PMI, disusul Blitar 9.206 orang PMI, Malang 8.857 orang PMI dan
Tulungagung 7.116 orang PMI.
Dengan adanya UU Nomor 18/2017 tentang Pelindungan PMI merupakan bentuk perubahan
fundamental untuk PMI dan keluarganya.
Menurut dia, ini adalah perubahan progresif dan revolusioner yang melalui UU ini diterjemahkan
untuk melakukan perubahan pola pikir dan cara pandang kepada PMI yang dulunya disebut TKI.
"Ini menjadi momentum ke dalam pembenahan BP2MI, dengan mengedepankan keberpihakan
yang menurut saya lebih penting dari kebijakan itu sendiri," ucap dia.
Selama tiga bulan ke depan, BP2MI akan melakukan sosialisasi bersama, terencana, masif dan
aktif dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri ke daerah-daerah
dengan memprioritaskan delapan provinsi.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jatim berkomitmen terhadap upaya perlindungan PMI agar
para pahlawan devisa negara asal daerah setempat dapat terlindungi, salah satunya sosialisasi
UU 18/2017.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyatakan perlindungan PMI dibuktikan dengan
dianggarkannya program sertifikasi kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Jatim.
Melalui APBD Jatim Tahun Anggaran 2021 telah dianggarkan program Bantuan Pelatihan dan
Sertifikasi Kompetensi Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp7,9 miliar.
Fokus sasarannya ditujukan kepada calon pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri
dan calon pekerja migran warga miskin.
Kepada kelompok sasaran tersebut akan dibantu pelatihan di 10 Balai Latihan Kerja (BLK) milik
Pemprov Jatim dengan total baru mampu membantu pelatihan sebanyak 851 orang dan bantuan
sertifikasi kompetensi kepada 1.500 orang.
Tak itu saja, komitmen Pemprov Jatim dalam meningkatkan perlindungan PMI berupa
dioperasikannya empat Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Provinsi Jatim, Tulungagung,
Ponorogo dan Banyuwangi, Malang, Pamekasan dan Kabupaten Blitar.
79
