Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021

telah mengeluarkan kebijakan penghentian sementara untuk penempatan PMI akibat
ditemukannya sejumlah PMI yang positif Covid-19. ( Pihak Otoritas Taiwan meminta Pemerintah
Indonesia melakukan supervisi terhadap perusahaan penempatan PMI (P3MI) yang telah
menempatkan PMI terjangkit Covid. Merespons itu, Tim Evaluasi, yang keanggotaannya terdiri
dari Kemnaker, Kemenkes, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI, langsung
melakukan supervisi terhadap 14 P3MI yang diduga telah menempatkan PMI tersebut.

"Hasil supervisi telah kita sampaikan kepada pihak Otoritas Taiwan. Dalam pertemuan ini kita
ingin mendapatkan kejelasan dan tanggapan, serta tindak lanjut dari Otoritas Taiwan atas hasil
supervisi dimaksud," tegas Ida.

Masih soal penempatan PMI, kepada Jon, Ida juga ingin memperoleh informasi terkait sikap
pihak Taiwan terhadap penetapan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan. "Sebagai pembuat kebijakan atau
regulator, kami ingin agar kebijakan yang kami keluarkan adalah tepat dan applicable/sesuai
dengan kondisi yang ada," katanya.

Ida mengusulkan agar Indonesia dan Taiwan duduk bersama untuk menyikapi calon PMI yang
telah memiliki visa (sebelum terkena kebijakan zero cost) dan calon PMI yang belum memiliki
visa pasca-dikeluarkannya kebijakan zero cost.

Dalam pertemuan yang dilakukan secara daring ini, Ida juga menanyakan permasalahan sekitar
400 awak kapal Indonesia yang bekerja pada kapal-kapal non-Taiwan yang stranded
(terdampar) di perairan Taiwan. Ke-400 awal kapal tersebut hingga kini belum dapat pulang ke
Tanah Air, dikarenakan belum adanya izin otoritas berwenang di Taiwan untuk sign off (keluar)
dari Taiwan.

Dia menambahkan, Pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian terhadap kasus-kasus awal
kapal Indonesia di luar negeri dan berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secepatnya.
Kejelasan dan kepastian tentang izin sign off diperlukan mengingat kondisi para awak kapal
tersebut sudah sangat rentan secara mental maupun fisik.
"Atas dasar kemanusiaan dan guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan, Pemerintah
Indonesia sangat berharap otoritas Taiwan dapat segera mengeluarkan izin sign off terhadap
awak kapal Indonesia yang stranded di Taiwan," ungkap Ida.

Berdasarkan data Kemnaker, saat ini PMI yang bekerja di Taiwan berjumlah sekitar 265.000
orang. Jumlah ini adalah yang terbesar kedua, setelah Malaysia. "Jumlah yang sangat besar
tersebut tentu tidak terlepas dari baiknya perlindungan dan kesejahteraan yang diterima oleh
para PMI di Taiwan," kata Ida.

Menanggapi hasil supervisi terhadap 14 P3MI yang diduga menempatkan PMI terjangkit Covid-
19, Jon mengungkapkan pihak TETO akan berkoordinasi intensif dengan Kemnaker guna
memperbaiki tata kelola penempatan PMI ke Taiwan. Sehingga pelaksanaan penempatan PMI
ke Taiwan dapat segera dilakukan Kembali. ( Terkait 400 awal kapal yang masih berada di
Taiwan, Jon menyatakan pihaknya akan kembali mengingatkan kepada pihak otoritas untuk
segera diselesaikan atas kasus itu. Pihak Otoritas Taiwan saat ini masih mencari solusi yang tepat
agar awal kapal tersebut memperoleh transportasi dan bisa kembali ke Indonesia.

"Sampai saat ini, kita belum dapat informasi pastinya. Tapi informasi dari Bu Menteri saat ini,
kita akan minta otoritas di Taiwan untuk secepatnya mencarikan solusi mempercepat
pemulangan awak kapal ini," katanya.

(uka).

77