Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021

Terkait hal ini, otoritas Taiwan meminta Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap
Perusahaan Penempatan PMI (P3MI), yang telah menempatkan PMI terjangkit covid-19.
Merespon hal ini, tim Evaluasi, yang keanggotaannya terdiri dari Kemnaker, Kemenkes,dan
BP2MI, langsung melakukan supervisi terhadap 14 P3MI.

"Hasil supervisi telah kita sampaikan kepada otoritas Taiwan. Dalam pertemuan ini, kita ingin
mendapatkan kejelasan dan tanggapan. Serta, tindak lanjut dari Otoritas Taiwan atas hasil
supervisi," ujar Ida dalam keterangan resmi, Kamis (18/3).

Lebih lanjut, pihaknya ingin memperoleh informasi terkait sikap otoritas Taiwan terhadap
penetapan Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan.
"Sebagai pembuat kebijakan atau regulator, kami ingin kebijakan yang tepat dan applicable
dengan kondisi yang ada," imbuh Ida.

Dirinya pun mengusulkan agar Indonesia dan Taiwan duduk bersama untuk menyikapi calon PMI
yang memiliki visa sebelum terkena kebijakan zero cost. Berikut, calon PMI yang belum memiliki
visa pasca dikeluarkannya kebijakan zero cost.

Berdasarkan data Kemnaker, PMI yang bekerja di Taiwan berjumlah 265.000 orang. Jumlah PMI
di Taiwan terbesar kedua, setelah Malaysia. "Jumlah yang sangat besar tentu tidak lepas dari
baiknya perlindungan dan kesejahteraan yang diterima PMI di Taiwan," pungkas Ida.
Menanggapi hasil supervisi terhadap 14 P3MI yang diduga menempatkan PMI terjangkit covid-
19, Chen menyebut pihak TETO akan berkoordinasi intensif dengan Kemnaker. Tujuannya
memperbaiki tata kelola penempatan PMI ke Taiwan. Sehingga, pelaksanaan penempatan PMI
ke Taiwan dapat segera dilakukan.(OL-11).

81