Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021

"Selain Jatim sebagai kantong PMI, yang lebih penting lagi karena Jatim telah menganggarkan
untuk pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi PMI. Mudah-mudahan ini bisa menular untuk
daerah-daerah lainnya di Jatim," jelas Kepala BP2MI Benny Ramdhani saat membuka Kick Off
Sosialisasi UU No. 18/2017 tentang Pelindungan PMI di Jawa Timur, Kamis, 18 Maret 2021.

Menurut Benny, berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(SiskoP2MI) Jawa Timur memiliki penempatan terbesar PMI dengan jumlah penempatan
sebanyak 177.016 PMI. Selama 5 tahun terakhir, disusul JawaTengah 148.562, Jawa Barat
138.466, NTB 71.559 dan Lampung 49.505 PMI.

Dari penempatan tersebut, Kabupaten di Jawa Timur yang terbanyak menempatkan PMI adalah
Ponorogo (sebanyak 10.067 PMI); Blitar (9.206 PMI); Malang (8.857 PMI), dan Tulung Agung
(7.116 PMI) Benny mengatakan, dengan adanya UU No. 18/2017 tentang Pelindungan PMI
merupakan bentuk perubahan fundamental untuk PMI dan keluarganya.

"Ini adalah perubahan progresif dan revolusioner, melalui UU ini kemudian kami terjemahkan
untuk melakukan perubahan mindset dan cara pandang kepada PMI yang dulu sebut TKI. Ini
menjadi momentum ke dalam pembenahan BP2MI, dengan mengedepankan keberpihakan yang
menurut saya lebih penting dari kebijakan itu sendiri," jelasnya.

Dengan semangat baru, Benny menegaskan dan tekankan ke seluruh jajaran BP2MI untuk
mengubah mindset dan paradigma mengedepankan pelayanan dan profesionalitas kerja. Serta
membangun kesadaran ideologis akan keberpihakan kepada PMI dan juga keluarganya.

Benny menambahkan, selama 3 bulan ke depan, BP2MI akan melakukan sosialisasi bersama,
secara terencana, masif dan aktif dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar
Negeri ke daerah-daerah dengan memprioritaskan 8 provinsi yang kita awali dari Jawa Timur.
"Setelah dari Jawa Timur, kami akan bergerak ke Lampung, NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah,
NTT, Banten dan Jakarta," pungkas Benny. ***.

66