Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021
P. 88

Langkah ini dimaksudkan untuk meminta kejelasan dan membahas rencana penempatan kembali
              PMI  ke  Taiwan.  Sejak  Desember  2020,  otoritas  Taiwan  telah  mengeluarkan  kebijakan
              penghentian sementara penempatan PMI setelah sejumlah PMI positif Covid-19.

              Pihak Otoritas Taiwan meminta Pemerintah Indonesia melakukan supervisi terhadap Perusahaan
              Penempatan PMI (P3MI) yang telah menempatkan PMI terjangkit Covid-19. Merespon hal ini,
              Tim Evaluasi, yang keanggotaannya terdiri dari Kemnaker, Kemenkes, dan Badan Pelindungan
              Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) langsung melakukan supervisi terhadap 14 P3MI yang diduga
              telah menempatkan PMI tersebut.

              "Hasil  supervisi  telah  kita  sampaikan  kepada  pihak  Otoritas  Taiwan.  Oleh  karenanya,  dalam
              pertemuan ini kita ingin mendapatkan kejelasan dan tanggapan, serta tindak lanjut dari Otoritas
              Taiwan atas hasil supervisi dimaksud," ujar Menaker Ida.

              Kepada Jon C. Chen, Menaker Ida juga ingin memperoleh informasi terkait sikap pihak Taiwan
              terhadap penetapan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun
              2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan. "Sebagai pembuat kebijakan atau regulator, kami
              ingin agar kebijakan yang kami keluarkan adalah tepat dan applicable/sesuai dengan kondisi
              yang ada," katanya.

              Berkenaan  hal  tersebut,  Menaker  mengusulkan  agar  pemerintah  Indonesia  dan  Taiwan
              menyikapi calon PMI yang telah memiliki visa (sebelum terkena kebijakan zero cost) dan calon
              PMI yang belum memiliki visa pasca dikeluarkannya kebijakan zero cost.

              Dalam  pertemuan  ini,  Menaker  Ida  juga  menanyakan  permasalahan  sekitar  400  awak  kapal
              Indonesia  yang  bekerja  pada  kapal-kapal  non-Taiwan  yang  terdampar  di  perairan  Taiwan.
              Mereka belum dapat pulang ke Tanah Air karena belum mendapat izin otoritas berwenang di
              Taiwan untuk keluar dari negara itu. "Saya meminta kejelasan dan kepastian tentang kapan izin
              sign off dapat diberikan, karenat kondisi para awak kapal tersebut sangat rentan secara mental
              maupun fisik," katanya.

              Berdasarkan data Kemnaker, saat ini PMI yang bekerja di Taiwan berjumlah sekitar 265 ribu
              orang. Jumlah ini terbesar kedua setelah PMI di Malaysia.

              Menanggapi hasil supervisi terhadap 14 P3MI, Jon C.Chen mengungkapkan pihak TETO akan
              berkoordinasi  intensif  dengan  Kemnaker  guna  memperbaiki  tata  kelola  penempatan  PMI  ke
              Taiwan. Sehingga pelaksanaan penempatan PMI ke Taiwan dapat segera dilakukan kembali.

              Terkait 400 awal kapal yang masih berada di Taiwan, Jon C.Chen menyatakan pihaknya akan
              kembali mengingatkan kepada pihak otoritas untuk segera diselesaikan. Pihak Otoritas Taiwan
              masih mencari solusi yang tepat agar awal kapal tersebut memperoleh transportasi dan bisa
              kembali ke Indonesia.

              "Sampai saat ini, kita belum dapat informasi pastinya. Tapi informasi dari Bu Menteri saat ini,
              kita  akan  minta  otoritas  di  Taiwan  untuk  secepatnya  mencarikan  solusi  mempercepat
              pemulangan awak kapal ini," katanya.














                                                           87
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93