Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021

Selain itu, dalam upaya peningkatan kerja sama ketenagakerjaan, khususnya bidang
penempatan dan perlindungan PMI, Ida telah melakukan pertemuan secara daring dengan
otoritas Taiwan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Taipei Economic and Trade Office
in Jakarta (TETO Jakarta), Jon C.Chen, di Jakarta, hari Kamis (18/3/2021).

Pertemuan ini dimaksudkan untuk meminta kejelasan dan sekaligus membahas rencana
penempatan kembali PMI ke Taiwan. Sejak Desember 2020, otoritas Taiwan telah mengeluarkan
kebijakan penghentian sementara untuk penempatan PMI, akibat ditemukannya sejumlah
pekerja yang positif Covid-19.

Kepada Chen, Menaker ingin memperoleh informasi terkait sikap pihak Taiwan terhadap
penetapan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pembebasan Biaya Penempatan.

"Sebagai pembuat kebijakan atau regulator, kami ingin agar kebijakan yang kami keluarkan
adalah tepat dan applicable/sesuai dengan kondisi yang ada," katanya.
Berkenaan hal tersebut, Menaker mengusulkan agar pemerintah Indonesia dan Taiwan duduk
bersama untuk menyikapi calon PMI yang telah memiliki visa (sebelum terkena kebijakan zero
cost) dan calon PMI yang belum memiliki visa pasca dikeluarkannya kebijakan zero cost.

Dalam pertemuan yang dilakukan secara daring ini, Ida juga menanyakan permasalahan sekitar
400 awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal-kapal non-Taiwan yang stranded (terdampar)
di perairan Taiwan. Ke-400 awal kapal tersebut hingga kini belum dapat pulang ke Tanah Air,
karena belum ada izin otoritas berwenang di Taiwan untuk sign off (keluar) dari Taiwan.

Ida menambahkan, pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian terhadap kasus-kasus awal
kapal Indonesia di luar negeri, dan berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secepatnya.

"Saya meminta kejelasan dan kepastian tentang kapan izin sign off dapat diberikan, mengingat
kondisi para awak kapal tersebut sudah sangat rentan secara mental maupun fisik," katanya.

91