Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 Maret 2021
P. 98
RI COLEK TAIWAN MINTA KEPASTIAN SOAL PENEMPATAN TKI
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan pertemuan secara daring dengan Otoritas
Taiwan yang diwakili oleh Kepala Kantor Taipei Economic and Trade Office in Jakarta (TETO
Jakarta), Jon C.Chen. Ia meminta kejelasan sekaligus membahas rencana penempatan kembali
pekerja migran Indonesia ke Taiwan.
Menurut Ida, sejak bulan Desember 2020, pihak otoritas Taiwan telah mengeluarkan kebijakan
penghentian sementara untuk penempatan PMI akibat ditemukannya sejumlah PMI yang positif
COVID-19. Pihak Otoritas Taiwan meminta Pemerintah Indonesia melakukan supervisi terhadap
Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yang telah menempatkan PMI terjangkit COVID-19.
Merespons hal ini, Tim Evaluasi yang keanggotaannya terdiri dari Kemnaker, Kemenkes, dan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) langsung melakukan supervisi terhadap
14 P3MI yang diduga telah menempatkan PMI tersebut.
"Hasil supervisi telah kita sampaikan kepada pihak Otoritas Taiwan . Oleh karenanya, dalam
pertemuan ini kita ingin mendapatkan kejelasan dan tanggapan, serta tindak lanjut dari Otoritas
Taiwan atas hasil supervisi dimaksud," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (18/3/2021).
Ida juga ingin memperoleh informasi terkait sikap pihak Taiwan terhadap penetapan Peraturan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya
Penempatan. "Sebagai pembuat kebijakan atau regulator, kami ingin agar kebijakan yang kami
keluarkan adalah tepat dan applicable/sesuai dengan kondisi yang ada," katanya.
Berkenaan hal tersebut, ia mengusulkan agar pemerintah Indonesia dan Taiwan duduk bersama
untuk menyikapi calon pekerja migran yang telah memiliki visa (sebelum terkena kebijakan zero
cost) dan calon PMI yang belum memiliki visa pasca dikeluarkannya kebijakan zero cost.
Dalam pertemuan yang dilakukan secara daring ini, Ida juga menanyakan permasalahan sekitar
400 awak kapal Indonesia yang bekerja pada kapal-kapal non- Taiwan yang stranded
(terdampar) di perairan Taiwan. Ke-400 awal kapal tersebut hingga kini belum dapat pulang ke
Tanah Air, dikarenakan belum adanya izin otoritas berwenang di Taiwan untuk sign off (keluar)
dari Taiwan.
Ida menambahkan Pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian terhadap kasus-kasus awak
kapal Indonesia di luar negeri dan berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secepatnya.
"Saya meminta kejelasan dan kepastian tentang kapan izin sign off dapat diberikan, mengingat
kondisi para awak kapal tersebut sudah sangat rentan secara mental maupun fisik," katanya.
"Atas dasar kemanusiaan dan guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan, Pemerintah
Indonesia sangat berharap otoritas Taiwan dapat segera mengeluarkan izin sign off terhadap
awak kapal Indonesia yang stranded di Taiwan," imbuhnya.
Berdasarkan data Kemnaker, saat ini PMI yang bekerja di Taiwan berjumlah sekitar 265.000
orang. Jumlah ini adalah yang terbesar ke dua, setelah Malaysia. Jumlah yang sangat besar
tersebut tentu tidak terlepas dari baiknya perlindungan dan kesejahteraan yang diterima oleh
para PMI di Taiwan.
Respons Taiwan Menanggapi hasil supervisi terhadap 14 P3MI yang diduga menempatkan PMI
terjangkit COVID-19, Jon C.Chen mengungkapkan pihak TETO akan berkoordinasi intensif
dengan Kemnaker guna memperbaiki tata kelola penempatan PMI ke Taiwan. Sehingga
pelaksanaan penempatan PMI ke Taiwan dapat segera dilakukan kembali.
97
