Page 257 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021

Ringkasan

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah menyikapi serius ancaman
buruh yang akan mogok kerja pada 5 Agustus nanti. LaNyalla berharap pemerintah bisa
mengakomodir keluhan para buruh. Tidak itu saja, LaNyalla menilai aksi mogok dapat
mengancam perekonomian nasional. Karena produktivitas industri akan terganggu, bahkan
berhenti.

HADAPI ANCAMAN MOGOK, KETUA DPD RI MINTA PEMERINTAH AKOMODIR
KELUHAN BURUH

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah menyikapi serius ancaman
buruh yang akan mogok kerja pada 5 Agustus nanti. LaNyalla berharap pemerintah bisa
mengakomodir keluhan para buruh.

Tidak itu saja, LaNyalla menilai aksi mogok dapat mengancam perekonomian nasional. Karena
produktivitas industri akan terganggu, bahkan berhenti.

"Pemerintah perlu segera mencari jalan keluar. Lebih baik lakukan dialog dengan para buruh,
dengarkan keluhan mereka dan cari jalan tengah supaya ada win-win solution," ujar LaNyalla di
sela masa reses di Jawa Timur, Kamis (29/7/2021).

Para buruh melakukan pengibaran bendera putih sebagai bentuk protes sekaligus aksi mogok
kerja. Karena, mereka merasa selama ini keluhan dan usulnya tidak didengar pemerintah.

Selama pandemi ini, buruh mengeluh tidak ada jam kerja bergilir, pabrik beroperasi 100 persen,
tidak ada obat gratis untuk buruh yang sedang isolasi mandiri, persoalan pemutusan hubungan
kerja (PHK), dirumahkan, hingga pemotongan upah.

"Keluhan para buruh tersebut perlu diakomodasi. Mereka ini kelompok yang sangat terdampak
pandemi. Bukan hanya dari sisi kesehatan tapi juga sisi ekonomi atau penghasilan mereka,"
lanjutnya.

LaNyalla menegaskan ancaman mogok kerja membuat produktivitas terhenti sehingga industri
tidak bisa mengejar target produksi dan pendapatan.
Dampak lainnya harapan menggenjot ekspor pun pupus. Karena fungsi produksi berhenti, maka
fungsi perekonomian tidak berjalan juga secara optimal.

"Kalau hal itu dibiarkan, perekonomian akan terpuruk lebih dalam. Untuk mengangkatnya butuh
usaha yang lebih keras dan waktu lebih lama," terang Mantan Ketua Umum PSSI itu.

Senator asal Jawa Timur itu sepakat bahwa perlu adanya jam bergilir dan pengurangan kapasitas
pekerja di pabrik agar penyebaran Covid-19 tidak meningkat.

"Tetapi perlu ditegaskan dalam hal ini, perusahaan tidak memotong upah buruh. Pemerintah
harus mengawal dan mengawasi agar perusahaan berkomitmen membayar gaji secara penuh,"
sebutnya.
Di sisi lain, LaNyalla memandang perlunya pemerintah ikut menaikkan nominal bantuan subsidi
upah (BSU). Pemerintah berencana memberikan subsidi gaji sebesar Rp500 ribu per penerima
per bulan untuk dua bulan, sehingga totalnya cuma Rp1 juta per penerima.

"Idealnya ditambah menjadi Rp1,5 juta per bulan dan total subsidi yang diberikan Rp5 juta dalam
tiga bulan. Karena efek PPKM ini bisa dirasakan sampai tiga bulan ke depan," jelasnya lagi.

256