Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Belasan buruh yang mewakili setidaknya 480 buruh pabrik rokok PT Sinar Magnit, menggeruduk
Kantor DPRD Kabupaten Malang untuk menemui Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang dan
Kepala Disnaker Kabupaten Malang.

Mereka datang untuk mengadukan nasibnya yang di-PHK secara sepihak serta pesangon THR
yang belum dibayarkan. "Garis besarnya tidak lain adalah menuntut pesangon dan sisa THR yang
belum dibayarkan kepada 480 orang karyawan," ucap Yiyesta Ndaru Abadi selaku pengacara
dari Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila.

TUNTUT PESANGON SEGERA DIBAYARKAN, BURUH ROKOK DI MALANG GERUDUK
KANTOR DPRD
Belasan buruh yang mewakili setidaknya 480 buruh pabrik rokok PT Sinar Magnit, menggeruduk
Kantor DPRD Kabupaten Malang untuk menemui Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang dan
Kepala Disnaker Kabupaten Malang.

Mereka datang untuk mengadukan nasibnya yang di-PHK secara sepihak serta pesangon THR
yang belum dibayarkan. "Garis besarnya tidak lain adalah menuntut pesangon dan sisa THR yang
belum dibayarkan kepada 480 orang karyawan," ucap Yiyesta Ndaru Abadi selaku pengacara
dari Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila.
Setiap buruh seharusnya mendapatkan pesangon dalam jumlah Rp 50 juta lebih. "Setiap butuh
seharusnya mendapatkan pesangon antara Rp 50 juta sampai Rp 60 juta," terangnya.

"Sisa THR yang belum dibayarkan ada 35 persen atau sekitar Rp 1.730.000,-," sambungnya.

PHK sendiri dilakukan PT Sinar Magnit sejak sebulan yang lalu. "Dan dilakukan secara sepihak
oleh pihak pabrik, mereka diberikan surat dan disuruh mengambil di Jamsostek. Setelah itu para
buruh dianggap tidak bekerja dari tanggal sekian sampai tanggal sekian," jelasnya.

Sementara yang mendapatkan PHK kebanyakan adalah buruh yang sudah bekerja selama 20
tahun lebih. "Yang di-PHK sendiri banyak yang masa kerjanya diatas 20 tahun, bahkan ada yang
sampai 30 tahun," tuturnya.
PT Sinar Magnit sendiri sudah dinyatakan pailit dan secara operasional tidak berkerja kembali.
Namun, tersiar kabar jika PT Sinar Magnit akan melakukan perubahan nama perusahaan.

"Tapi kalau ada sampai perubahan nama (perusahaan) itukan sudah menjadi motif yang gak
bener. Sedangkan hak-hak buruh ini belum dibayarkan secara lunas. Bahkan tidak ada usaha
pembayaran sama sekali untuk pesangon," ujarnya.

Meskipun dalam kondisi yang kurang baik, Yiyesta menegaskan jika hak-hak buruh harus
dikedepankan. "Padahal meskipun kondisi perusahaan pailit, tapi menurut undang-undang
ketenagakerjaan bahwa hak-hak buruh adalah hak istimewa dan harus didahulukan,"
ungkapnya.

Hari ini setidaknya ada 300 buruh yang berdemo di depan pabrik, sementara 15 sisanya menemui
Kepala Disnaker dan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang.

"Hari ini ada sekitar 300 karyawan yang melakukan aksi demo di pabrik, sementara sisanya yang
tidak ikut itu usianya sudah sepuh. Jadi memang disarankan untuk tidak ikut saja," ucapnya.

114