Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020

Menyusul di tengah pandemi Covid-19, hanya sekitar 15 orang sebagai perwakilan pengunjuk
rasa yang datang ke Kantor DPRD Kabupaten Malang untuk melakukan hearing. Pesangon yang
dituntut oleh para buruh itu bervariasi, kisaran Rp 50-60 juta/orang.

"Kalau dinominalkan, pesangon yang harusnya diterima oleh para buruh ini minimal bisa Rp 50
sampai 60 juta. Itu pesangonnya. Untuk kekurangan THR itu kurang 35 persen. Atau kurang
sekitar 1 juta an," ungkap Kuasa Hukum Buruh PR Gudang Sorgum, Yiyesta Ndaru Abadi, Rabu
(11/11/2020).

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo mengaku
bersama Komisi IV DPRD setempat tengah melakukan mediasi.

"Dalam mediasi tadi, kami (Disnaker; red) bersama Komisi IV yang membidangi ketenagakerjaan
sudah memberikan beberapa masukan, " kata Yoyok Wardoyo.

Menurut Yoyok, informasinya PR Gudang Sorgum sedang proses pailit, sehingga Disnaker akan
melakukan upaya percepatan penanganan persoalan buruh pabrik tersebut.

Mekanismenya, lanjut Yoyok, Disnaker menyarankan agar para buruh membuat pengaduan
secara tertulis melalui kuasa hukumnya, setelah itu akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

"Tentu kami juga ada upaya penyelesaian secara musyawarah. Mekanismenya ya dengan
pengaduan tadi. Baru kita bisa melakukan pemanggilan pertama, kedua dan tahapan
selanjutnya," jelas Yoyok.
Didampingi kuasa hukumnya, perwakilan pengunjuk rasa itu ditemui oleh Ketua Komisi IV DPRD
setempat, Mochammad Saiful Efendi dan Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo.

Informasi yang dihimpun, sementara ada sekira 480 karyawan PR Gudang Sorgum yang diduga
di-PHK sepihak dengan masa kerja bervariatif. Mulai dari 14 tahun hingga 34 tahun.

Pantauan RRI di Gedung DPRD Kabupaten Malang, petugas Kepolisian dan TNI juga terlihat
mengamankan jalannya aksi massa perwakilan itu. Perwakilan buruh terlihat tertib dalam
menyampaikan aspirasi tersebut.

119