Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 172
Ketua Departemen Komunikasi dan Media, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar
Cahyono menuturkan, pihaknya berencana menggelar sejumlah unjuk rasa dan mogok untuk
menuntut pemerintah membatalkan Omnibus Law UU Ciptaker.
Aksi-aksi tersebut akan dilakukan kelompok buruh KSPI bertepatan dengan pelaksanaan sidang
Judicial Review UU Ciptaker di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya kelompok buruh
melayangkan gugatan uji materi ini pada 2 November lalu.
Hanya saja menurut Kahar, hingga kini pihaknya belum mendapatkan jadwal sidang uji materi
atau judicial review yang ditentukan MK. Dia menuturkan, aksi mengawal sidang MK bakal
dilakukan buruh se-Jabodetabek di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdeka Barat,
Jakarta Pusat.
"Ketika sidang mulai, bersamaan dengan persidangan dilakukan saat itulah aksi pengawalan
akan dilakukan," terang Kahar lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Rabu
(11/11).
Sementara, aksi mogok nasional ditempuh terkait tuntutan buruh agar pemerintah menaikkan
upah minimum provinsi (UMP) 2021.
Mengenai kenaikan UMP ini, KSPI sebelumnya sempat menggelar aksi di Kementerian
Ketenagakerjaan pada Selasa (10/11). Kata Kahar, buruh sempat ditemui perwakilan
Kementerian Ketenagakerjaan dari Ditjen Pengubahan. Akan tetapi pertemuan tersebut belum
menemukan kesepakatan.
Menurut dia, aksi mogok kerja dianggap sah dilakukan buruh bila pemerintah atau perusahaan
gagal menaikkan tuntutan buruh menaikkan upah.
"Nah di masing-masing perusahaan pasti akan perundingan. Ketika perundingan itu tidak ada
titik temu punya hak buruh untuk melakukan mogok kerja itu," tutur dia.
Sementara itu, Juru Bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Nining Elitos
mengungkapkan, buruh bersama sejumlah elemen masyarakat lain seperti nelayan, mahasiswa,
petani, hingga masyarakat juga akan kembali melakukan aksi maraton sebelum aksi puncak pada
17 November mendatang di Jakarta.
Aksi maraton akan dilakukan di sejumlah daerah. Tuntutannya masih sama, mendesak
pemerintah agar segera mencabut UU Nomor 11/2020.
"Tuntutannya masih batalkan UU Ciptaker, kedua hentikan represifitas pemerintah terhadap
rakyat," ungkap Nining kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/11).
Sehari sebelumnya pada Selasa (10/11), Gebrak sempat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda
di Jalan Medan Merdeka Barat. Dalam aksi yang bertepatan dengan Hari Pahlawan ini, massa
buruh yang bergabung dengan mahasiswa membawa sejumlah simbol kritik terhadap
pemerintah.
Mereka membawa borgol berukuran raksasa sebagai simbol bahwa Presiden Joko Widodo dan
DPR secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran hukum karena tidak mau membatalkan
Undang-undang Cipta Kerja padahal jelas undang-undang ini cacat secara formil dan materiil.
"Satu borgol buat Jokowi, satu borgol buat anggota DPR. Karena kami menduga ada pelanggaran
hukum di dalam UU Cipta Kerja," kata salah satu orator dalam aksi tersebut, Selasa (10/11).
(thr/nma) window.
171
