Page 215 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 215
Ringkasan
Sejumlah Praktisi menyakini Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yang baru diundangkan dapat menjadi solusi permasalahan ekonomi, khususnya
ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia. Manfaat dari UU Cipta Kerja ini mampu memicu
permintaan tenaga kerja di Tanah Air melalui investasi dengan reformasi ekonomi yang serius.
SEJUMLAH PRAKTISI YAKIN UU CIPTA KERJA KUNCI PERSOALAN EKONOMI
INDONESIA
Sejumlah Praktisi menyakini Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yang baru diundangkan dapat menjadi solusi permasalahan ekonomi, khususnya
ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia. Manfaat dari UU Cipta Kerja ini mampu memicu
permintaan tenaga kerja di Tanah Air melalui investasi dengan reformasi ekonomi yang serius.
Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan, saat ini kebutuhan lapangan
kerja di Indonesia terus meningkat. Selain banyak usia yang baru masuk pasar kerja, saat ini
banyak yang menjadi korban PHK karena krisis ekonomi akibat Covid-19.
"Ini adalah angin segar untuk reformasi perekonomian kita yang selama ini dibebani regulasi
yang tidak perlu. Bahkan, menjadi sumber-sumber resesi ekonomi," kata Yose Rizal Damuri
dalam diskusi virtual, kemarin.
Menurut dia, langkah Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto
sudah tepat untuk pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah dinilai sudah melakukan sejumlah
upaya untuk memulihkan perekonomian nasional di tengah masa pandemi.
"Mudah-mudahan, dengan adanya deregulasi yang signifikan dari UU ini dunia usaha di
Indonesia semakin meningkat. Saya yakin kelak UU ini akan mendorong peningkatan investasi
di Indonesia," terang dia.
Senada, Peneliti Senior Padjadjaran Inisiatif Slamet Usman Ismanto mengatakan, pengesahan
UU Cipta Kerja harus mampu menjawab keinginan publik tentang peningkatan daya dorong
ekonomi melalui sektor investasi, tata kelola birokrasi dan peningkatan daya saing global.
"Di tengah kondisi dinamika ekonomi global yang tak menentu, UU Cipta Kerja harus mampu
menginjeksi pertumbuhan ekonomi lewat sektor investasi dan membuka seluas-luasnya daya
serap tenaga kerja," harap akademisi dari Unpad Ini.
Daya saing Indonesia, lanjut dia, harus mampu ditunjukkan oleh kinerja ekonomi yang membaik,
efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Sehingga,
peringkat IMD World Competitiveness Ranking kita terus meningkat tak lagi diperingkat 40.
Pasca pengesahan UU Cipta Kerja, pemerintah harus membangkitkan daya saing Indonesia yang
selama ini terpuruk akibat regulasi dan birokrasi pemerintah yang terlalu rumit dan berakibat
pada kurangnya daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan utama investasi.
"Butuh kerja sama dari berbagai pihak saat ini untuk dapat kembali bangkit dan mengatasi
kondisi pandemi dan memulihkan kondisi ekonomi nasional di tahun depan," kata Slamet.
Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP Hipmi Sari Pramono
meyakini, UU Cipta Kerja bisa menjadi solusi bagi angkatan kerja Indonesia. Sebab, regulasi
sapu jagat itu dinilai akan memudahkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari
sisi perizinan.
214
