Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020

PENGUSAHA SUDAH AJUKAN USULAN ATURAN PENGUPAHAN KE KEMENAKER

Kalangan pengusaha menyatakan telah memberikan masukan dari Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) turunan dari klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja ( UU
Ciptaker ).

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) RI dari unsur DPN APINDO Adhi Mahfud
Abujabi menyebutkan pembahasan tingkat tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh
telah dirampungkan dan saat ini tengah menunggu keputusan pemerintah.

"RPP tersebut sudah dibahas di tingkat tripartit yakni pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh.
Untuk hasilnya sedang diolah oleh pemerintah. Kami belum bisa memberi informasi detail,"
katanya kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (11/11).

Menurut dia, seluruh RPP yakni tentang Pengupahan, Tenaga Kerja Asing, Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan telah selesai dibahas.

"Semua sudah di bahas dan ditampung oleh pemerintah dalam hal ini Kemenaker. Jadi belum
mengerucut ke kesimpulan, selanjutnya diserahkan ke pemerintah sebagai regulator," lanjutnya.

Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan pihaknya melalui
perundingan tripartit tengah menyusun empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan
dari klaster ketenagakerjaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

"Minggu lalu kami sudah memulai menyertakan SP/SB (kaum buruh), teman-teman Apindo Kadin
untuk sama-sama membahas RPP. Ada 4 RPP yang kami siapkan, sekarang sedang dalam proses
penyusunan RPP," katanya seperti dikutip dari rilis, Rabu (11/11).

Ida bilang Kemenaker diberi 3 bulan untuk menyelesaikan UU turunan tersebut. Karena
keterbatasan waktu, ia bilang pihaknya berusaha untuk memaksimalkan forum dialog agar
segera menyelesaikan RPP tersebut.

3