Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 51
Ringkasan
PENGELOLAAN anggaran Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dinilai tidak berkualitas. Sebab,
belanja daerah tidak berdampak terhadap penambahan lapangan kerja di Jakarta.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, William Aditya menilai, masalah
pengangguran di Jakarta bisa teratasi jika belanja daerah memberikan efek berantai guna
membangun ekonomi yang kian terpuruk.
PENGELOLAAN ANGGARAN DKI TAK MENYERAP TENAGA KERJA
PENGELOLAAN anggaran Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dinilai tidak berkualitas. Sebab,
belanja daerah tidak berdampak terhadap penambahan lapangan kerja di Jakarta.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, William Aditya menilai, masalah
pengangguran di Jakarta bisa teratasi jika belanja daerah memberikan efek berantai guna
membangun ekonomi yang kian terpuruk.
"Karena ada masalah pengangguran, maka belanja Pemprov DKI perlu diarahkan untuk hal-hal
yang memiliki multiplayer effect tinggi untuk membantu memacu pertumbuhan ekonomi," saran
William.
Menurut politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, belanja Pemprov DKI Jakarta memiliki
peran penting menggerakkan ekonomi di masa pandemi. Misalnya, belanja modal konstruksi
atau pembangunan infrastruktur yang bisa menyerap tenaga kerja dan menghidupi rantai
pemasok konstruksi.
"Namun sayang, sebagian besar belanja Pemprov DKI (tahun 2020) didominasi oleh belanja
operasional. Dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sekitar Rp 60 triliun, belanja
modal hanya sekitar Rp 3 triliun," ungkapnya.
Dia menyayangkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik semua pos belanja
Penyertaan Modal Daerah (PMD) di beberapa program pembangunan.
Proyek pembangunan yang sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja, lanjut William, justru
mandek, seperti proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) atau pembangkit listrik tenaga
sampah di Sunter, Jakarta Utara.
"Seharusnya skema proyek ini diubah dari kerja sama investasi menjadi penugasan melalui PMD,
sehingga bisa lebih pasti kapan akan bisa selesai," paparnya.
Wakil Ketua DPRD DKI
Jakarta, Zita Anjani menilai, tingginya angka pengangguran di Jakarta karena penerapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat sering mendadak. PSBB ketat secara
mendadak membuat situasi di tidak kondusif. Ini berakibat pada ketidakpastian ekonomi.
"Kemarin sampai ada dua kali PSBB ketat secara mendadak," ujar dia, kemarin.
Begitu juga dengan pembahan regulasi yang terlalu banyak dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan. Peraturan Gubernur (Pergub) selalu berganti.
Ditambah lagi, lanjutnya, aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) membuat
kondisi DKI Jakarta kian tak kondusif.
"Sedangkan ekonomi dan pelaku bisnis butuh kondisi stabil," tuturnya.
50
