Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 48
Judul Berharap Aturan Ketat Perlindungan Buruh Migran
Nama Media Kontan
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL Pg14
Jurnalis Ratih Waseso Aji
Tanggal 2020-11-12 04:25:00
Ukuran 142x108mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 18.105.000
News Value Rp 54.315.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan segera merampungkan revisi aturan turunan dari UU
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk itu
perwakilan buruh migran meminta pemerintah benar-benar memberikan perlindungan maksimal
kepada buruh migran.
Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE kepada KONTAN Selasa (10/11) mengatakan,
terdapat dua hal yang perlu menjadi prioritas dalam penyusunan aturan turunan tersebut.
Pertama, aturan tentang pekerja kelautan. Kedua kewenangan pemerintah daerah hingga
tingkat desa dalam upaya perlindungan buruh migran mulai dari perekrutan.
BERHARAP ATURAN KETAT PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan segera merampungkan revisi aturan turunan dari UU
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk itu
perwakilan buruh migran meminta pemerintah benar-benar memberikan perlindungan maksimal
kepada buruh migran.
Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE kepada KONTAN Selasa (10/11) mengatakan,
terdapat dua hal yang perlu menjadi prioritas dalam penyusunan aturan turunan tersebut.
Pertama, aturan tentang pekerja kelautan. Kedua kewenangan pemerintah daerah hingga
tingkat desa dalam upaya perlindungan buruh migran mulai dari perekrutan.
Selain itu dua poin tersebut, ia berharap seluruh aturan turunan UU Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia harus memperhatikan aspek-aspek perlindungan perempuan dan anti perdagangan
manusia. Karena itulah Wahyu meminta agar dalam menjalankan amanat UU No. 18 Tahun 2017
pemerintah tidak hanya penerbitan aturan turunan saja.
Pemerintah Indonesia harus menyiapkan transformasi tata kelola migrasi tenaga kerja yang saat
ini bersifat sentralistik menjadi desentralisasi. Pemerintah pusat harus mempetegari inisiatif lokal
dalam upaya pencegahan perdagangan manusia di daerah basis pekerja migran.
Ratih Waseso Aji
47
