Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020

SEPAKAT, UMK 2021 JEMBER TAK BERUBAH

Jumlah daerah di Jawa Timur (Jatim) yang memutuskan tak menaikkan besaran upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2021 terus bertambah. Terakhir di Jember. Dipastikan, UMK tahun depan
sama dengan saat ini. Sebesar Rp 2.355.662.

Hal itu diputuskan setelah Dewan Pengupahan (DP) Kabupaten Jembermenggelar sidang pleno
di salah satuhotel di Kelurahan Tegal Besar, Kaliwates, kemarin (11/11). Sidang tersebut
membahas sejumlah poin terkait upah dan nasib para buruh Salah satunya penetapan UMK
Jember pada 2021.

Forum itu berlangsung cukup lama. Sekitar dua jam Sidang juga sempat jeda sekitar satu jam.
Penyebabnya, sempat terjadi perbedaan pendapat, terutama antara perwakilan buruh dan
pengusaha. Akhirnya kedua pihak bisa berembuk dengan model kalkus. Pembicaraan delapan
mata yang terdiri atas dua perwakilan Apindo dan dua orang dari serikat pekerja. Pertemuan itu
juga dihadiri satu mediator.
"Alhamdulillah, keduanya sama-sama sepakat. Meski tidak ada kenaikan, perusahaan
berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan kepada pekerjanya," jelas pakar hukum
ketenagakerjaan Aries Harianto yang juga bertindak sebagai mediator.

Mengenai teknis dan waktunya, hal itu disesuaikan dengan kriteria masing-masing karyawan
atau pekerja. Namun, yang pasti, semua hasil keputusan kemarin sama-sama menghasilkan
komitmen untuk kepengawasan dan kontrol. "Sehingga ini bisa menjadi kesepakatan yang
membuat kedua pihak legawa dan berkomitmen bersama," imbuh Aries.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) yang juga Wakil Ketua DP Jember
Bambang Edi Santoso menerangkan, seperti apa pun hasil kesepakatan forum DP itu sebenarnya
sudah memiliki dasar hukum dan aturan yang ada. "Alhamdulillah sudah adakepu-tusan dari
forum ini. Kami harapkan nanti tetap menjadi komitmen bersama sehingga terealisasi dengan
baik," tuturnya.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Jember Koster Sianipar
mengungkapkan, kondisi pandemi kian melemahkan perekonomian masyarakat. Karena itu, jika
UMK tidak dinaikkan, pihaknya menilai daya beli masyarakat akan kian lemah. "Dan berdampak
terhadap lemahnya perusahaan. Pengusaha pasti juga sulit bergeliat kembali," ucapnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jember Imam
mengatakan, kenaikan upah dalam situasi pandemi saat ini dinilai memberatkan pengusaha
"Segala sektor saat ini tengah melemah Bisa dipastikan, kalau ada kenaikan upah hal itu
membuat perusahaan atau pengusaha sulit bergeliat," tuturnya. (mau/rus/c9/ris)

66