Page 12 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MARET 2020

Menurut Muchtar, campur tangan pemerintah, pengusaha, dan aparat keamanan terlalu besar
dalam mengelola atau memilih pengurus SPSI. Hal itu ikut mengurangi kemampuan organisasi
menyalurkan aspirasi pekerja. Tidak jarang SPSI seperti tidak mau tahu dengan persoalan yang
dihadapi pekerja. Itu sebabnya Muchtar bersedia menjadi Ketua Umum SBSI.

"SBSI didirikan langsung oleh buruh sehingga saya mau aktif di dalamnya. Tegasnya bukan lagi
sekadar membantu, seperti charity , tetapi bagaimana agar buruh mampu membela nasibnya
sendiri," ujar Muchtar, dikutip dari arsip Harian Kompas , 18 September 1993.

Perspektif baru atas masalah perburuhan diperoleh Muchtar pada 1984, sejak SPSI bersikap pasif
membiarkan para aktivis buruh diinterogasi aparat keamanan. Padahal, apa yang dibuat aktivis
buruh saat itu hanya mendirikan PUK (Pengurus Unit Kerja) SPSI di berbagai perusahaan.
"Eksistensi SPSI, akhirnya saya lihat sekadar untuk security approach mengamankan buruh,"
ucap dia.

Seruan mogok Pada Februari 1994, Muchtar mengirimkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja
Abdul Latief. Isinya, pernyataan sikap SBSI tentang kondisi perburuhan di Indonesia. Dalam
surat itu terlampir seruan mogok bagi para buruh. SBSI menyerukan kepada anggotanya untuk
mogok bersama pada 11 Februari 1994.

Aksi tersebut dilakukan di tempat kerja masing-masing selama satu jam, dari pukul 08.00 hingga
pukul 09.00. Cara ini dipakai Muchtar untuk memprotes kebijaksanaan Menteri Tenaga Kerja.

"Ya satu jam cukup. Kita enggak mau buat ribut. Satu jam sudah cukup. Dari situ kita tahu,
mana yang benar, mana yang kurang benar," ujar Muchtar, dikutip dari arsip Harian Kompas, 3
Februari 1994.

Dalam surat tersebut, Muchtar mengajukan sejumlah tuntutan, antara lain, meminta pemerintah
membuka keran kebebasan berserikat bagi buruh dan kenaikan upah minimum atas ukuran
dasar hidup layak saat itu.
Muchtar mengatakan, pada 4 Januari 1994, Menaker menerbitkan keputusan yang isinya
memberi kebebasan buruh berserikat di luar SPSI serta mengurangi campur tangan militer dalam
konflik perburuhan. Namun, 17 Januari 1994, Menaker kembali mengeluarkan peraturan. "Meski
tidak disebut eksplisit, menyatakan, SPSI merupakan satu- satunya organisasi buruh," kata
Muchtar.

Terkait upah buruh layak, kata Muchtar, SBSI sudah mengampanyekan hal itu sejak lama. Melalui
Fraksi PDI, akhirnya dalam GBHN tercantum perlunya kebebasan berserikat dan upah buruh
layak. Akan tetapi, pemerintah ketika itu masih memakai acuan kebutuhan fisik minimum (KFM).

Muchtar menilai, pemerintah telah bersikap arogan. SBSI beberapa kali minta bertemu Menaker
untuk memberi masukan, tetapi tidak ditanggapi. "Kita mau nyumbang pikiran, ngasih masukan,
tetapi enggak ditanggapi. Kita enggak pernah diajak dialog, enggak dikasih waktu. Ya inilah jalan
yang kita pakai," tutur dia.

Selain Ketua Umum SBSI, Muchtar pernah menjabat sebagai anggota Governing Body ILO
mewakili Asia dan Vice President World Confederation of Labor, ILO. Pada 2003, ia meninggalkan
serikat buruh dan mendirikan Partai Buruh Sosial Demokrat.
Kemudian, pada 2010, Muchtar memilih fokus di kantor pengacara Muchtar Pakpahan Associates
dan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI). Hingga beberapa tahun
terakhir, Muchtar masih aktif membela hak-hak buruh, salah satunya dengan terlibat dalam aksi
penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. Kini, pejuang hak buruh itu telah berpulang.
Muchtar tutup usia pada 21 Maret 2021 karena penyakit kanker, di Rumah Sakit Siloam
Semanggi, Jakarta, sekitar pukul 22.30 WIB.
11