Page 16 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MARET 2020
P. 16
"Jika luas hutan dikurangi satu juta hektare, bagaimana nasib 6.000 karyawan Perhutani beserta
keluarganya," kata Ketua Umum (Ketum) Serikat Karyawan (Sekar) Perhutani Muhammad
Ikhsan dan Ketum Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P) Slamet Juwanto, dalam
pernyataan sikap bersama atas nama para karyawan Perum Perhutani di Semarang, baru-baru
ini.
Kedua pucuk pimpinan organisasi serikat karyawan Perum Perhutani itu berharap, pemerintah
yang mengeluarkan regulasi itu juga bertanggung jawab atas masa depan segenap karyawan
dan keluarga yang terdampak.
Selain mempertanyakan kelanjutan nasib segenap jajarannya, kedua organisasi serikat karyawan
Perum Perhutani itu, dalam pernyataan sikap bersama per tanggal 23 Maret itu juga
mengkhawatirkan kemungkinan akan ketiadaan kepastian akan luasan areal pekerjaannya nanti.
Areal Kerja
"Kami karyawan Perum Perhutani bertiarap, jika terjadi pengurangan areal kerja sebagai
konsekuensi penerapan program Perhutanan Sosial, diberi kepastian areal yang dikelola
Perhutani dengan penapisan sesuai kriteria," tutur Ikhsan dan Juwanto.
Program Perhutanan Sosial adalah produk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) sebagai bentuk tindak lanjut atas terbitnya UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
melalui PP No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Kedua organisasi serikat karyawan Perum Perhutani itu tetap mengakui Perhutanan Sosial
merupakan program unggulan pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru dan
meningkatkan kualitas sumberdaya hutan.
Untuk itu, Sekar Perhutani dan SP2P dengan 18 ribu anggota ini siap mengawal implementasinya
di lapangan agar tidak sampai terjadi kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan beragam
bentuk penyalahgunaan wewenang.
"Karyawan Perhutani meminta agar program tersebut dilaksanakan dengan konsisten dan dapat
memperkuat kelangsungan bisnis Perum Perhutani sesuai janji pemerintah," demikian bunyi
pernyataan sikap segenap karyawan Perum Perhutani itu. (ans-41)
15
