Page 138 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MARET 2020

KEMENAKER DITUDING GANTUNG KEPASTIAN BEASISWA ANAK BURUH KORBAN
KECELAKAAN KERJA
Kementerian Ketenagakerjaan dituding menggantung kepastian pemberian beasiswa kepada
anak dari peserta BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia atau cacat
total tetap akibat kecelakaan kerja. Padahal rencana ini sudah diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 82 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, perubahan tersebut membuat
manfaat yang diterima pekerja mengalami peningkatan manfaat yang cukup signifikan. Adapun
manfaat yang meningkat adalah penggantian biaya tranportasi, santunan sementara tidak
mampu bekerja, biaya penunjang diagnostik dan santunan berkala.

"Ada juga bantuan beasiswa baik jumlah anak maupun nilai beasiswa, dan biaya pemakaman.
Sementara itu biaya alat bantu dengar, biaya kacamata dan biaya homecare diberlakukan dari
yang sebelumnya tidak ada. Tentunya peningkatan manfaat JKK dan JKm ini sangat mendukung
pekerja dan keluarganya," ujar Timboel, Jakarta, Rabu (24/3).

Salah satu manfaat yang meningkat dengan cukup signifikan adalah tentang beasiswa kepada
anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, dari
tingkat Taman Kanak-kanan (TK) sampai Perguruan Tinggi, maksimal 2 anak. Tingkat TK dan
SD mendapat beasiswa Rp 1,5 juta per tahun maksimal selama 8 tahun, tingkat SMP mendapat
Rp2 juta per tahun (maksimal 3 tahun), tingkat SMA mendapat Rp3 juta per tahun (maksimal 3
tahun), dan tingkat Perguruan Tinggi mendapat Rp12 juta per tahun (maksimal 5 tahun).

"Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (5) PP Nomor 82 Tahun 2019 ini mengamanatkan ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa Pendidikan
bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja diatur
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)," jelas Timboel.

Timboel melanjutkan, manfaat beasiswa yang baik tersebut ternyata sampai saat ini belum juga
terealisir mengingat Permenaker belum juga terbit sehingga anak-anak yang seharusnya sudah
mendapatkan beasiswa ternyata belum juga memperolehnya. Pada saat tahun ajaran baru tahun
lalu seharusnya beasiswa ini dapat mendukung anak-anak masuk sekolah, demikian juga tahun
ajaran baru tahun ini akan tiba, khususnya untuk anak-anak yang akan masuk perguruan tinggi.
"Hingga saat ini Menteri Ketenagakerjaan tidak pernah menginformasikan alasan keterlambatan
pembuatan Permenaker. Di lapangan pihak BPJamsostek yang cenderung disalahkan atas belum
diterimanya beasiswa ini, padahal pihak BPJamsostek belum berani memberikan beasiswa ini
karena belum adanya Permenaker yang diamanatkan PP No. 82 Tahun 2019 tersebut," jelasnya.

Direksi BPJamsostek, kata Timboel, hanya bisa menjanjikan dan menjamin hak atas beasiswa ini
akan diberikan setelah Permenaker keluar. Dananya sudah tersedia dan siap diberikan.
Tentunya, bila BPJamsostek memberikan beasiswa tanpa hadirnya Permenaker maka hal
tersebut bisa menjadi masalah hukum bagi Direksi BPJamsostek nantinya.

"Sejak diundangakan PP Nomor 82 Tahun 2019 hingga saat ini sudah hampir satu tahun empat
bulan. Mengapa membuat Permenaker bisa lama seperti ini sehingga menggantung hak anak-
anak atas beasiswa? Masalahnya dimana dan bagaimana perkembangannya, hingga saat ini Ibu
Menteri Ketenagakerjan tidak menginformasikannya kepada masyarakat," tandasnya. [azz].

137