Page 158 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MARET 2020
P. 158

Penyidik  juga  memeriksa  sejumlah  saksi-saksi  untuk  mendalami  kasus  tersebut.  Selain  itu,
              sejumlah  dokumen  sudah  sempat  disita  dalam  penggeledahan  kantor  pusat  BPJS
              Ketenagakerjaan di wilayah Jakarta, Senin (18/1/2021) lalu.

              Sempat Singgung Adanya Kerugian Negara Rp 20 Triliun Kejaksaan Agung RI memperkirakan
              kerugian negara dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana
              investasi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 20 triliun. Angka itu dibukukan hanya dalam 3
              tahun saja.

              Demikian disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM
              Pidsus)  Febrie  Adriansyah.  Hal  itu  sekaligus  menjawab  kemungkinan  kasus  BPJS
              Ketenagakerjaan hanya sebatas risiko bisnis.

              "Kalau kerugian bisnis, apakah analisanya ketika di dalam investasi itu selemah itu sampai 3
              tahun bisa merugi sampai Rp 20 triliun sekian. Sekalipun ini masih menurut dari orang keuangan
              masih potensi," kata Febrie di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (11/2/2021).
              Febrie juga menjawab kemungkinan kasus BPJS Ketenagakerjaan sebagai unrealized loss atau
              risiko bisnis. Unrealized loss sendiri biasa digunakan dalam perdagangan di pasar saham.

              Artinya,  kondisi  penurunan  nilai  aset  investasi  saham  atau  reksadana  sebagai  dampak  dari
              fluktuasi pasar modal yang tidak bersifat statis.

              Febrie menyampaikan kasus yang dialami BPJS Ketenagakerjaan hampir tidak mungkin dalam
              kondisi unrealized loss. Sebab, kerugian yang diterima perseroan mencapai Rp 20 triliun dalam
              3 tahun saja.

              "Nah sekarang saya tanya kembali dimana ada perusahaan-perusahaan lain yang bisa unrealized
              loss (Rp 20 triliun) dalam 3 tahun. Ada nggak seperti itu? saya ingin denger dulu," ungkap dia.
              Kendati demikian, pihaknya masih menunggu laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait
              kerugian negara dalam kasus BPJS Ketenagakerjaan .

              "BPK  yang  menentukan  kerugian.  Ini  nanti  kita  pastikan  kerugiannya  ini.  Karena  perbuatan
              seseorang ini masuk ke kualifikasi pidana atau seperti yang dibilang tadi kerugian bisnis," tandas
              dia.































                                                           157
   153   154   155   156   157   158   159   160   161