Page 157 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MARET 2020
P. 157
Ringkasan
Kejaksaan Agung RI mengakui kesulitan untuk memformulasikan dugaan perkara korupsi di balik
pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu yang membuat penyidik
belum menetapkan satupun tersangka. Demikian disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
3 BULAN BELUM TETAPKAN TERSANGKA, INI KESULITAN YANG DIHADAPI
KEJAGUNG
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim, JAKARTA - Kejaksaan Agung RI mengakui
kesulitan untuk memformulasikan dugaan perkara korupsi di balik pengelolaan keuangan dan
dana investasi BPJS Ketenagakerjaan . Hal itu yang membuat penyidik belum menetapkan
satupun tersangka.
Demikian disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
(Jampidsus) Febrie Adriansyah. Awalnya, ia menceritakan penyidik berpacu dengan waktu untuk
menyelesaikan kasus tersebut.
Pasalnya, penyidik masih belum bisa membuat kontruksi hukum yang mengarah adanya tindak
pidana korupsi di balik kasus tersebut sejak Januari 2021 atau tiga bulan setelah kasus itu
dinaikkan menjadi penyidikan.
"Alat bukti sudah banyak, penggeledahan juga sudah dilakukan, bukti elektronik sudah diambil
dan kita ingin memastikan bahwa penyidik dapat memberi usulan yang pasti apakah ini kerugian
keuangan negara ada perbuatan melawan hukum atau ada pemufakatan jahat di antara itu. Itu
yang kita minta ada kepastian," kata Febrie di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (23/3/2021)
malam.
Febrie menjelaskan penyidik harus bisa membuktikan alat bukti yang dipegang perihal kerugian
negara dalam pengelolaan keuangan dan investasi pada BPJS Ketenagakerjaan bukan sebagai
risiko bisnis.
"Jaksa harus bisa memastikan alat bukti harus ditemukan. Kaya Jiwasraya ataupun Asabri ini kan
ada dua pihak yang bekerja sama di dalam dan di luar. Maksud saya itu ada perbuatan melawan
hukum atau kerugian negara itu diciptakan untuk kepentingan keuntungan seseorang. Ini yang
masih kesulitan untuk memformulasikan itu," ujar dia.
Dijelaskan Febrie, penyidik juga telah melaksanakan sejumlah ekspose kasus terkait BPJS
Ketenagakerjaan tersebut. Namun, ada beberapa dokumen yang harus dilakukan pendalaman.
"Kemarin kan sudah ekspose nah ternyata ada beberapa petunjuk dari ekspose lah. Ada
pendalaman sedikit lagi lah ada beberapa dokumen yang dilihat. Yang jelas jaksa berhati-hati
lah. Jaksa tidak ingin maju dengan perkara yang tidak diyakini penuh bahwa itu Tipikor," tukas
dia.
Sebagai informasi, Kejaksaan Agung RI sebelumnya menduga adanya tindak pidana korupsi yang
terjadi dalam tubuh PT BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan dana
investasi.
Hasilnya, kasus tersebut ditingkatkan menjadi penyidikan pada Januari 2021. Kasus tersebut
ditangani oleh penyidik pada Jampidsus berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Print-
02/F.2/Fd.2/01/2021.
156
