Page 56 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MARET 2020
P. 56
Ringkasan
"Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam
Pidsus) Kejagung memeriksa 4 orang sebagai saksi, yang terkait dengan perkara dugaan tindak
pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan," kata
Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer, dalam keterangannya, Rabu (24/3/2021).
KEJAGUNG PERIKSA 4 SAKSI DI KASUS PENGELOLAAN INVESTASI BPJS
KETENAGAKERJAAN
"Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam
Pidsus) Kejagung memeriksa 4 orang sebagai saksi, yang terkait dengan perkara dugaan tindak
pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan," kata
Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer, dalam keterangannya, Rabu (24/3/2021).
Empat saksi yang diperiksa hari ini berinisial ER, FRB, MI, dan YS. Pemeriksaan keempat saksi
ini dilakukan guna mencari alat bukti.
"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang
perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS
Ketenagakerjaan," ujar Leonard.
Seperti diketahui, Kejagung telah menaikkan status kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan
dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan dari penyelidikan ke penyidikan. Sebelumnya,
Kejagung memeriksa mantan Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Amran
Nasution.
"Senin 8 Maret 2021, tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa 1 orang sebagai saksi yang terkait
dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di
BPJS Ketenagakerjaan," ucap Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam
keterangan pers tertulis, Senin (8/3).
"Saksi yang diperiksa adalah AN selaku (eks) Direktur Pengembangan Investasi BPJS
Ketenagakerjaan," imbuhnya.
Dalam kasus ini, Kejagung menemukan potensi kerugian Rp 20 triliun selama 3 tahun berturut-
turut pada BPJS Ketenagakerjaan. Namun, Kejagung belum bisa memastikan apakah potensi
kerugian Rp 20 triliun itu disebabkan perbuatan seseorang atau kerugian bisnis.
"Kita pastikan nih kerugian ini, apakah kerugian karena perbuatan seseorang sehingga ini masuk
dalam kualifikasi pidana atau kerugian bisnis. Tetapi kalau kerugian bisnis, apakah analisanya
ketika dalam investasi tersebut selemah itu, sehingga dalam 3 tahun bisa rugi sampai Rp 20
triliun sekian. Sekalipun itu masih menurut dari keuangan masih potensi," kata Direktur
Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah kepada wartawan di Gedung Bundar
Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/2).
(yld/zak).
55
