Page 77 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MARET 2020

perlindungan tenaga kerja migran Indonesai di Luar negeri masih menjadi persoalan krusial yang
belum bisa dipecahkan secara tuntas dan sisitemtik.
Urgensi Pelindungan Persolaan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesai di Luar
negeri di nilai masih sangat rendah. Ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai persoalan yang
menimpa TKI kita di luar negeri kurang mendapat advokasi dan perlindungan yang memadai.

Bahkan perbagai persoalan yang menimpa TKI/TKW kita cenderung dibiarkan begitu saja. Dan
yang paling parah menimpa tenaga kerja wanita (TKW). Selain masalah upah yang tak di bayar
atau tidak sesuai standar ketenagakerjaan, persoalan yang sering kali muncul dan dialami para
TKW kita di luar negeri adalah masalah kekerasan.

Sebagian besar TKW kita mendapat perlakuan dan tindakan kekerasan baik kekerasan fisik,
psikologis maupun kekerasan seksual dari keluarga majikannya Pengakuan akan sumbangan
besar TKI bagi perekonomian tak mampu mengubah nasib mereka, terutama para TKW yang
tidak terdidik dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kondisi para TKW tak terdidik kita
di luar negeri bagaikan "budak" yang mudah dipermainkan dan diperlakukan sewenang-wenang.

Dan ironisnya, kasus kekerasan terhadap TKI kita di luar negeri ini tak pernah berhenti, atau
setidaknya berkurang, justru kasusnya semakin membengkak. Kekerasan terhadap TKI di luar
negeri akhirnya menjadi "menu bulanan" kita. Dan yang paling memprihatinkan lagi,
perlindungan dari pemerintah yang dinilai sangat rendah.

Sayang, besarnya kontribusi para TKI tersebut masih belum diimbangi pemerintah dalam
memberikan pelayanan dan perlindungan yang memadai. Padahal, hal itulah yang menjadi
harapan semua orang atas berdirinya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
(BNP2TKI) dulu.

Hingga saat ini, masih banyak TKI yang tak berdaya menjadi korban kesewenang-wenangan
perusahaan dan majikan tempat mereka bekerja di luar negeri. Termasuk tindak kejahatan -
yang kadang juga dilakukan aparat- saat mereka pulang, bahkan sejak menginjakkan kaki di
bandara di tanah air.

Meskinpun sudah ada perjanjian bilateral antara pemerintah dengan negara tujuan penempatan
TKI, akan tetapi mengapa tindak kekerasan terhadap TKI/TKW kita tak kunjung berhenti atau
setidaknya berkurang?.

Selama ini pemerintah kita masih sebatas atau sekedar melakukan perjanjian pada tahap
"penempatan" saja, belum menyentuh secara kongkrit terkait dengan misalnya kalau terjadi
persoalan sosial dan hukum yang menimpa para TKI. Terutama masalah perlindungan atau
advokasi sosial dan hukum, ketika para TKI kita di luar negeri tertimpa masalah hukum.

Perlindungan Hukum Perlindungan adalah kata kunci untuk menjawab segala persoalan tenaga
kerja migran Indonesia di luar negeri. saat ini kita sudah mempunya undang-undang baru yang
mengatur tentang masalah perlindungan buruh migran, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Sehingga secara hukum, landasan hukum sangat kuat. Perlindungan buruh migram menjadi
sebuah keniscayaan, ketika persoalan buruh migran masih menjadi persoalan reguler negeri ini.
Selain itu, kontribusi pekerja migran, terutama devisi yang diterima negara dari keringat pekerja
migran sangat besar, sementara perlindungan tenaga kerja migran masih dirasa sangat minim.

Secara yuridis, landasan hukum sudah cukup kuat. Apalagi didukung dengan kondisi sosiologis,
mana banyak kasus tenaga kerja migran asal Jawa Timur di luar negeri yang bermasalah dan
menghadapi masalah. Selain itu, jawa timur enjadi salah satu provinsi penyumbang tenaga kerja
migran Indonesia di luar negeri cukup besar, begitu juga penyumbang devisa sangat besar.
76