Page 78 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MARET 2020

Karena itu, sangat dibutuhkan perhatian besar dan serius dari pemerntah provinsi Jawa Timur
terhadap TKMI melalui raperda perlindungan Tenaga kerja Migran ini. Masih banyak persoalan-
persoalan dihadapi para pekerja migran kita di luar negeri yang kurang mendapat perlindungan
dari pemerintah.

Karena itu, menjadi tanggung jawab moral, politik, dan hukum bagi pemerintah (pusat dan
daerah) untuk melindungi mereka dan keluarganya. amanat konstitusi kita sangat jelas, bahwa
negara wajib melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indoensia.

Langkah DPRD Jatim mengajukan raperda inisitif tenang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
dan Keluarganya sudah tepat. Raperda ini diajukan sebagai pengganti dari Perda No 4 tahun
2016 tentang pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Dasar hukum pembentukan yang baru, yakni merujuk pada undang-undang No. 18 tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka pokok materi yang akan diatur tentu saja
harus disesuaikan dengan pokok-pokok materi yang ada dalam UU No. 18 tahun 2017 dan tentu
saja secara sosiologis perlu untuk memperhatikan persoalan-persoalan baru yang saat ini sedang
dan kemungkinan akan dihadapi oleh para pekerja migran Jawa Timur ke depan.

Meskipun demikian, ada beberapa catatan-catatan penting yang perlu kita cermati, yakni
khususnya terkait dengan, khususnya terkait dengan legal draffting, Raperdanya, dan
keterkaitan antara naskah akademik dengan Raperda yang diajukan.

Tentu saja, sumber hulunya, yakni naskah akademik sebagai sumber legitimasi dan justifikasi
akademik dari sebuah Raperda perlu untuk dilakukan perbaikan, dengan memperhatikan objek
kajian dan landasan yuridisnya, termasuk memperhatikan peraturan perundangan-undangan
yang baru, sepertu UU Cipta kerja, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dan objek
pengaturannya.

Karena itu, masukan berbagai stakeholders dan penjelasan dari ekeskutif semoga dapat
dijadikan bahan masukan dan korektif bagi DPRD, khususnya Komisi E dan Pansus Raperda ini,
dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik dari sisi pokok materi yang di atur maupun
legal drafting sehingga Raperda ini memiliki bobot akademik dan yuridis-sosiologis yang kuat,
ada yang baru dalam pengaturan tenaga migran dan keluarganya ini, dan menjadi regulasi
daerah yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah, khususnya
terkait solusi atas persoalan Tenaga Migran Jawa Timur di luar negeri ----- *** -----.

77