Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021
P. 174
Sementara untuk mempersiapkan pelatihan vokasi dalam menghadapi proses transformasi
ketenagakerjaan akibat pandemi dan revolusi industri 4.0, Kemnaker telah menyusun sejumlah
kebijakan agar pelatihan vokasi sesuai dengan munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan
baru di era pandemi.
Di antara kebijakan yang disusun adalah kebijakan Triple Skilling, yakni skilling, re-skilling, dan
up-skilling bagi pekerja; optimalisasi pemagangan berbasis jabatan; peningkatan soft skills;
perubahan kurikulum dan metode yang berfokus pada human digital online (menggunakan
metode blended training); serta kolaborasi dengan semua stakeholders, terutama pelaku industri
untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Menurut Ida, sinergi dan kolaborasi antara BLK dan stakeholders, terutama dari dunia usaha dan
industri sebagai pengguna tenaga kerja sangat penting. Sebab dengan dilakukannya sinergi,
maka dapat dipastikan lulusan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah
terserap.
"Di sini (BLK) harus jadi titik kumpul teman-teman dunia usaha dan industri untuk menjawab
kebutuhan industri dan mendapatkan manfaat dari BLK. Jangan sampai BLK melahirkan
pengangguran baru," tandas Ida.
Dia menyebutkan dunia usaha sebagai penyerap tenaga kerja yang memiliki peran besar dalam
menentukan kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan agar proses link and match
antara pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta.
"Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya training dan investasi SDM
bagi industri, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara BLK dan industri,"
ucapnya.
Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba sangat berharap bantuan pemerintah pusat dalam
membangun SDM yang unggul di daerahnya, sehingga masyarakat Maluku Utara menjadi
berdaya dan tidak tertinggal. Dalam upaya menambah masyarakat yang dapat diberdayakan
tersebut, ia pun menjanjikan akan menambah lahan untuk BLK Sofifi yang akan dihibahkankan
ke Kemnaker, dari yang hanya sekitar 4, 8 hektar, kalau perlu bisa ditambah sampai 50 hektar.
"Sehingga ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja yang ada di Weda Bay, Maluku Utara dari
sekitar 12 ribu orang ini akan ditambah menjadi 40 ribu orang," kata Abdul.
173
