Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021
P. 211
Dunia usaha meminta pemerintah memperpanjang relaksasi iuran Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) yang pernah diberikan selama tahun 2020 lalu.
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman yang
mewakili para pengusaha menyatakan lantaran masih banyak pengusaha yang mengalami
kesulitan arus kas.
"Mohon dukungan Ibu (Menkeu) relaksasi BPJS-TK relaksasinya diperpanjang Bu karena ini
perusahaan masih banyak yang struggling cash flow-nya. Kami kalau didukung seperti tahun lalu
untuk relaksasi untuk (iuran) pensiun ini diperpanjang relaksasinya," ucap Adhi dalam Rapat
Kerja Kemendag, Kamis (4/3/2021).
Pernyataan ini disampaikan Adhi dalam sesi tanya-jawab dengan Menkeu. Adhi menjelaskan
relaksasi yang ia maksud bukan berarti pengusaha meminta untuk tidak membayar. Namun
pengusaha akan tetap membayar dengan penundaan.
"Prinsipnya kami tetap akan bayar tapi ditunda. Mohon dukungan dari Ibu. Januari 2021 kemarin
kami menerima surat cinta bahwa relaksasi ini dihentikan," ucap Adhi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir secara virtual dalam rapat kerja Kemendag belum
mengiyakan maupun menolak usulan itu. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan
akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.
"BPJS TK saya cek pak (Adhi). Saya belum lihat. Dengan adanya kepengurusan baru, direksi
baru kami akan lihat dari Bu Menaker dan kondisi BPJS-TK sendiri kebijakannya seperti apa,"
ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan terhentinya relaksasi iuran BPJS-TK itu memang disebabkan karena
selesainya masa berlaku kebijakan itu yang mengikuti tahun anggaran 2020. Pada 2021 sendiri,
hanya beberapa kebijakan yang dilanjutkan misalnya, insentif pajak yang diperpanjang sampai
Juni 2021.
Meski demikian, Sri Mulyani membuka peluang usulan itu bisa diterima. Pasalnya, permintaan
pengusaha berkaitan penundaan pembayaran ketimbang dibebaskan dari iuran. Hanya saja hal
ini masih harus mempertimbangkan keadaan BPJS-TK sendiri.
"Saya sih mendukung kalau industri untuk pulih ya pulih benar dan seluruhnya bisa dinormalisir
apalagi sifatnya penundaan untuk memberi mekanisme agar cashflow perusahaan jadi lebih
kuat. Saya akan cek," ucap Sri Mulyani.
210
