Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021

Judul BPJamsostek Siap Hadapi Tantangan Pengelolaan Jamsos
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Program BPJamsostek
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Ik
Tanggal 2021-03-05 09:43:00
Ukuran 98x132mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 6.272.000

News Value Rp 62.720.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJamsostek,) Secara umum dan berdasarkan ISS
A (Asosiasi Jaminan Sosial Sedunia), ada 4 tantangan utama yang siap kami hadapi ke depan,
yang pertama yaitu perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, kemudian perlindungan
pada pasar tenaga kerja di era industri 4.0, peningkatan manfaat,kemudahan dan kecepatan
layanan dan selanjutnya peningkatan IT Agility

neutral - Anggoro Eko Cahyo (Bupati) Dari sisi kepesertaan, kami akan fokus memberikandan
memastikan kemudahan pendaftaran dan pembayaran bagi peserta. Kedua, fokus utama tahun
ini adalah implementasi program baru yakni J KP. Dari sisi layanan, kami akan rebranding layanan
mobile dan mengembangkan layanan/i/7/ydigital yang memanfaatkan teknologi biometric.
Kamijugasangat concerndengandatadan kolaborasi. Dalam hal ini, kami akan meningkatkan
kualitas data dan membuka ruang untuk integrasi dengan program JKN

positive - Panji Wibisana (Deputi Direktur Wilayah Sumbagut) Kami memintajajaran
KantorCabang se-Sumbag utuntukaktifdalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan para
pemangku kepentingan,untuk mewujudkan implementasinya

Ringkasan

Sejak seminggu Jajaran Direksi BPJamsostek periode 2021 -2026 di lantik. Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN) menyerahkan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P
Tahun 2021 kepada Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJamsostek. Direktur Utama
BPJamsostek, Anggoro EkoCahyo menyampaikan, dirinya beserta jajaran direksi siap
melaksanakan amanah Presiden,dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dengan
tata kelola yang baik, dan tetap mengedepankan inovasi untuk menghadapi tantangan
implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

206