Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021
P. 66
Rosmidi, mantan pekerja migran Indonesia asal Lombok, menuturkan, dirinya pernah 8,5 tahun
bekerja dengan empat kali masuk-keluar di Negara Bagian Perak, Malaysia. Ia kini sudah kembali
ke kampungnya dan membuka bengkel las.
Dahulu dia berangkat ke Malaysia karena tergiur upah tinggi untuk bekerja sebagai mekanik di
pabrik. Sesampai di sana, ternyata gajinya sama dengan pekerja kasar lain yang tidak punya
keahlian. Ia pulang dari Malaysia karena pemberi kerja tak kunjung menaikkan upahnya dari
1.200 ringgit (Rp 4,2 juta) per bulan.
Rosmidi mengatakan, di Lombok banyak calo mencari mangsa dengan menjanjikan upah 2.000
ringgit hingga 3.000 ringgit (Rp 7 juta-Rp 10,5 juta) kepada calon pekerja migran. Padahal,
begitu bekerja di Malaysia, upah pekerja migran Indonesia dipotong untuk ongkos proses
keberangkatan sejak prapenempatan. "Saat terakhir berangkat bekerja ke Malaysia, saya harus
bayar Rp 9 juta. Setelah di Malaysia, gajinya dipotong 1.800 ringgit (Rp 6,3 juta)" ujar Rosmidi.
Kondisi ini, kata Figo Kurniawan dari Serikat Buruh Merdeka Indonesia, membuat pekerja migran
Indonesia terabaikan sejak dari daerah asalnya. Mereka bagai berjuang sendiri untuk
kesejahteraan.
Figo berharap, ada penelitian serius terkait masalah tersebut. Menurut dia, Malaysia adalah
negara tujuan pekerja migran Indonesia terbesar dibandingkan negara lain. Padahal, gaji pokok
di Malaysia hanya 1.100 ringgit atau sekitar Rp 3,5 juta.
Menurut Figo, akar permasalahannya adalah kemiskinan. Sepanjang belum ada solusi
pengentasan penduduk miskin di daerah, masyarakat akan mencari pekerjaan ke mana pun,
hingga bermigrasi ke luar negeri. "Mereka ada yang lewat jalur tidak resmi karena pilihan yang
disadari. Risikonya memang menantang maut di tengah lautan," katanya.
Secara terpisah, menurut Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono, pemerintah menyiapkan 45 layanan
terpadu satu atap (LTSA) pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, yang
melibatkan pemerintah daerah. LTSA bertujuan mengintegrasikan sejumlah instansi pusat dan
daerah dalam proses migrasi pencari kerja dan mengurangi penempatan pekerja migran tak
sesuai prosedur. (ESA/NDU/IIAM/TRA)
65
