Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021
P. 61
Judul Menaker Era SBY Sokong Penuntasan Kasus Korupsi di BP Jamsostek
Nama Media detik.com
Newstrend Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5372637/menaker-era-sby-sokong-
penuntasan-kasus-korupsi-di-bp-jamsostek
Jurnalis Sudrajat
Tanggal 2021-02-13 13:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Erman Suparno (Mantan Menteri Tenaga Kerja) Itu dana yang tidak kecil, saya sangat
prihatin bila uang jutaan pekerja di tanah air sampai ada yang mengkorupsinya
Ringkasan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno menyokong Kejaksaan
Agung untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Kerugian negara
diperkirakan mencapai Rp 20 triliun. Itu dana yang tidak kecil, saya sangat prihatin bila uang
jutaan pekerja di tanah air sampai ada yang mengkorupsinya,"kata Erman Suparno dalam
pernyataan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (13/2/2021). Saat memimpin Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman mengaku sebagai pihak yang memperjuangkan agar
keuntungan deviden dari PT Jamsostek diberikan kembali ke pekerja. Karena sebelumnya
keuntungan deviden itu diberikan ke pemerintah.
MENAKER ERA SBY SOKONG PENUNTASAN KASUS KORUPSI DI BP JAMSOSTEK
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno menyokong Kejaksaan
Agung untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Kerugian negara
diperkirakan mencapai Rp 20 triliun.
Itu dana yang tidak kecil, saya sangat prihatin bila uang jutaan pekerja di tanah air sampai ada
yang mengkorupsinya,"kata Erman Suparno dalam pernyataan tertulis yang diterima detikcom,
Sabtu (13/2/2021).
Saat memimpin Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman mengaku sebagai pihak
yang memperjuangkan agar keuntungan deviden dari PT Jamsostek diberikan kembali ke
pekerja. Karena sebelumnya keuntungan deviden itu diberikan ke pemerintah.
60
