Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021
P. 75
Judul Pekerja Informal Belum Tersentuh
Nama Media Kompas
Newstrend Program JKP
Halaman/URL Pg10
Jurnalis jud
Tanggal 2021-02-13 05:51:00
Ukuran 227x155mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 149.820.000
News Value Rp 449.460.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Dian Septi Trisnanti (Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia) Pekerja
konfeksi, pekerja rumahan, pekerja transportasi, dan asisten rumah tangga tidak masuk dalam
skema Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan JKP
negative - Bob Azam (Direktur Administrasi Korporasi dan Hubungan Eksternal PT TMMIN) Dalam
pelaksanaan JKP, pekerja sektor informal yang belum tercakup dalam pendataan BP Jamsostek
perlu diperhatikan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika tidak mendaftarkan pekerjanya di JKP,
pengusaha harus menanggung pesangon sendiri, tanpa bantuan pemerintah
Ringkasan
Program JKP baru menyasar para pekerja formal. Sementara pekerja informal belum tersentuh
dan buruh kontrak berpotensi tidak memperoleh JKP. Pemerintah akan menerapkan jaminan
kehilangan pekerjaan atau JKP pada tahun ini. Sejumlah kalangan berharap JKP tidak hanya
diperuntukkan bagi pekerja formal, tetapi dapat menjangkau juga pekerja informal dan buruh
kontrak.
PEKERJA INFORMAL BELUM TERSENTUH
Program JKP baru menyasar para pekerja formal. Sementara pekerja informal belum tersentuh
dan buruh kontrak berpotensi tidak memperoleh JKP.
Pemerintah akan menerapkan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP pada tahun ini. Sejumlah
kalangan berharap JKP tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja formal, tetapi dapat menjangkau
juga pekerja informal dan buruh kontrak.
Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia Dian Septi Trisnanti, Jumat (12/2/2021),
mengatakan, status kerja tenaga di sektor informal sarat dengan ketidakjelasan. "Pekerja
konfeksi, pekerja rumahan, pekerja transportasi, dan asisten rumah tangga tidak masuk dalam
skema Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan JKP," ujarnya melalui
siaran pers.
74
