Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021
P. 91
dengan amanat Pasal 40 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia.
Ketua Himsataki Tegap Herjadmo (kiri) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi di kantornya di Bandung. Erafzon Saptiyulda
AS/ho.himsataki) Himsataki saat ini menanti rekomendasi dari Kemenaker untuk menempatkan
pekerja migran ke Saudi sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 291 Tahun 2018 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Satu Kanal ke Arab
Saudi.
Setelah rekomendasi itu keluar maka Himsataki akan fokus untuk mempersiapkan calon pekerja
migran di Jabar terlebih dahulu. Jabar memiliki potensi besar karena pekerja migrannya sudah
dikenal andal dan ramah.
Himsataki juga akan fokus pada pelaksanaan kebijakan Kepala BP2MI (Perban) Nomor 9/2020
tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia).
Hal itu seiring dengan Perda Jabar tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal itu
menjadi strategis karena provinsi itu penyedia jasa pekerja migran terbanyak di Indonesia.
"Setelah sukses di Jawa Barat, kami akan mendekati provinsi lain," kata Tegap.
90
