Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021
P. 123
PPKM DARURAT, LUHUT USUL BURUH HANYA KERJA 15 HARI DI PABRIK
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan meminta kepada Kementerian
Ketenagakerjaan untuk menata ulang jam kerja buruh. Permintaan dilayangkan terkait
perkembangan hasil Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM darurat)
belakangan ini.
Luhut mengklaim PPKM darurat berhasil menekan mobilitas masyarakat. Tak hanya itu, PPKM
darurat juga ia klaim berhasil meningkatkan angka kesembuhan pasien covid-19.
"Artinya wilayah dengan zona hitam berubah ke merah, zona merah menjadi zona kuning, nah
itu cukup banyak hari ini. Namun masih ada yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya para
buruh yang di mana industri ini masih banyak merahnya. Kalau bisa saya usul jadwal kerja
mereka diperketat," kata Menko Luhut dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta,
Selasa (13/7).
Luhut mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan dalam
menata ulang jam dan hari kerja buruh. Salah satu yang ia sampaikan ke ke Menteri Tenaga
Kerja (Menaker) Ida Fauziyah adalah dengan menerapkan mekanisme sehari kerja sehari di
rumah.
"Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di
tempat kerja. Ini juga pada prinsipnya untuk menghindari para pekerja/buruh tersebut
'dirumahkan'," ungkap Menko Luhut.
Namun demikian, agar sistem kerja itu tak disalahtafsirkan perusahaan dengan mengartikan
WFH tanpa upah bagi pekerja, ia meminta Ida untuk membuat aturan yang jelas.
"WFH dan dirumahkan harap bikin saja dengan jelas, sehingga nanti bisa diterjemahkan melalui
peraturan menteri atau surat edaran instruksi dari Mendagri. Jadi tidak ada penafsiran macam-
macam," tegasnya.
Selain sistem kerja itu, agar upaya pencegahan penularan covid-19 di kalangan pekerja pabrik
bisa berhasil, ia juga meminta Ida untuk mengatur jam makan siang karyawan supaya tidak
bersamaan. Itu demi mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menyebarkan virus
corona.
"Jadi jangan sampai mereka itu makan siang bersama-sama, menimbulkan kerumunan. Intinya
jam makan diperhatikan, jangan sampai bertemu makan bareng. Saya serahkan ini ke Menaker
Ida," tegasnya.
Sebelumnya Ida telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh gubernur untuk
mengimbau pengusaha atau pemimpin perusahaan agar mengoptimalkan pelaksanaan SE
Nomor M/7/AS.02.02/V/2020.
"Tidak kalah penting tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi
covid-19 dan protokol pencegahan penularan covid-19 di perusahaan. Juga agar mematuhi PPKM
Darurat," jelas Ida.
122
