Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021
P. 121
“Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di
tempat kerja. Ini juga pada prinsipnya untuk menghindari para pekerja/buruh tersebut
‘dirumahkan’,” katanya.
Namun demikian, agar perusahaan tidak menafsirkan work from home (WFH) tanpa upah bagi
pekerja, dia mengingatkan kepada Menaker agar membuat regulasi yang jelas.
"WFH dan dirumahkan harap bikin saja dengan jelas, sehingga nanti bisa diterjemahkan melalui
peraturan menteri atau surat edaran instruksi dari Mendagri. Jadi tidak ada penafsiran macam-
macam," tegasnya.
Selain itu, agar lebih mengoptimalkan pencegahan penularan Covid-19, sejumlah 50 persen
pekerja atau buruh yang masuk bekerja, jam makan siangnya perlu diatur.
Tujuannya, agar jam makan siang tidak bersamaan.
“Jadi jangan sampai mereka itu makan siang bersama-sama, menimbulkan kerumunan. Intinya
jam makan diperhatikan, jangan sampai bertemu makan bareng. Saya serahkan ini ke Menaker
Ida,” tegasnya.
Hadir dalam rakor virtual untuk membahas Dampak PPKM Darurat Terhadap Aspek Tenaga Kerja
ini antara lain Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir,
Kepala BNPB Ganip Warsito, serta beberapa pejabat terkait.
120
