Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021
P. 145
Namun demikian, agar perusahaan tidak menafsirkan WFH tanpa upah bagi pekerja, dia
mengingatkan kepada Menaker agar dibuat regulasi yang jelas.
"WFH dan dirumahkan harap bikin saja dengan jelas, sehingga nanti bisa diterjemahkan melalui
peraturan menteri atau surat edaran instruksi dari Mendagri. Jadi tidak ada penafsiran macam-
macam," tegasnya.
Selain itu, agar lebih mengoptimalkan pencegahan penularan Covid-19, sejumlah 50 persen
pekerja atau buruh yang masuk bekerja, jam makan siangnya perlu diatur. Tujuannya, agar jam
makan siang tidak bersamaan.
“Jadi jangan sampai mereka itu makan siang bersama-sama, menimbulkan kerumunan. Intinya
jam makan diperhatikan, jangan sampai bertemu makan bareng. Saya serahkan ini ke Menaker
Ida,” katanya.
144
