Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

PPKM DARURAT, LUHUT MINTA KARYAWAN HANYA 15 HARI PERBULAN BEKERJA
DI KANTOR
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar
Pandjaitan meminta agar jam kerja bagi para buruh atau pekerja dipangkas guna menekan
mobilitas selama PPKM darurat. Perusahaan diminta untuk mengurangi waktu bekerja karyawan
di kantor menjadi 15 hari per bulan.

Luhut juga mengusulkan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah agar
perusahaan yang masuk sektor esensial dan kritikal menerapkan mekanisme sehari kerja sehari
di rumah.

"Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di
tempat kerja. Ini juga pada prinsipnya untuk menghindari para pekerja tersebut dirumahkan,"
ungkap Menko Marves dalam keterangannya saat memimpin rapat Koordinasi dengan Menaker
dan K/L lain secara virtual, Selasa (13/7).
Namun demikian, agar perusahaan tidak menafsirkan bahwa karyawan yang bekerja di rumah
atau WFH tanpa upah bagi pekerja, Luhut mengingatkan kepada Menaker agar dibuat regulasi
yang jelas.

"WFH dan dirumahkan harap bikin (penjelasan aturan) dengan jelas, sehingga nanti bisa
diterjemahkan melalui peraturan menteri atau surat edaran instruksi dari Mendagri (Tito
Karnavian). Jadi tidak ada penafsiran macam-macam," tegasnya.

Selain itu, agar lebih mengoptimalkan pencegahan penularan covid-19, 50% pegawai atau buruh
yang masuk ke kantor perlu diatur soal jam makan siang. Tujuannya, agar jam makan siang
tidak bersamaan.

"Jadi jangan sampai mereka itu makan siang bersama-sama, menimbulkan kerumunan. Intinya
jam makan diperhatikan, jangan sampai bertemu makan bareng. Saya serahkan ini ke Menaker
Ida," tegasnya.

Sejalan dengan arahan Luhut, sebelumnya Menaker Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat
Edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh gubernur untuk mengimbau kepada pengusaha atau
pemimpin perusahaan agar mengoptimalkan pelaksanaan SE Nomor M/7/AS.02.02/V/2020.

"Tidak kalah penting tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi
Covid-19 dan protokol pencegahan penularan Covid-19 di perusahaan. Juga agar mematuhi
PPKM Darurat," jelas Ida.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pengusaha atau pimpinan perusahaan juga dihimbau agar
mendorong dan memberikan kesempatan atau memfasilitasi pekerja/buruh untuk mengikuti
vaksinasi, juga mengupayakan penyediaan masker, perlengkapan kesehatan secara rutin bagi
pekerja/buruh serta mengoptimalkan sarana layanan kesehatan di perusahaan bila sudah ada.
(OL-7).

146