Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

padahal pemerintah memberikan fasilitas dan bantuan seperti untuk UMKM dan memberikan
subsidi bunga 30%," tuturnya.
Airlangga mengatakan tidak semua sektor bisnis di masa PPKM darurat ini dilarang beroperasi.
Namun sektor bisnis esensial dan kritikal masih diperbolehkan untuk beraktivitas. "Karena sektor
esensial tentu dapat beroperasi.

Sementara tentu sektor-sektor lain akan kita lihat secara kasus per kasus. Jadi Kalau melakukan
PHK karena PPKM darurat menurut saya ini hanya sesuatu hal yang bukan pada tempatnya,"
ungkapnya.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat berterus terang, penerapan
PPKM Darurat memiliki potensi gelombang PHK para pekerja atau buruh. Indikatornya penerapan
PPKM Darurat menutup pintu-pintu usaha kecil, sedang, maupun besar. Sementara fakta di
lapangan telah terjadi PHK pekerja di sejumlah wilayah. Lalu pengusaha mikro seperti penjual
mie ayam bahkan sudah banyak yang tutup.
"Ini bukan hanya PHK di kawasan industri tapi juga mematikan dan menutup pintu pekerjaan
bagi orang-orang yang melakukan usaha mikro. Mereka kan orang-orang kecil yang sering
terabaikan, karena yang selalu kita sorot adalah industri pabrik seperti apa," tegas Mirah.

Berdasar data yang dterima-nya, di masa PPKM Darurat ada banyak pekerja yang berasal dari
"Bumi Parahyangan" seperti Tasikmalaya, Garut, dan Kuningan yang merupakan pelaku usaha
mikro maupun pekerja industry yang bekerja di Jabodetabek telah pulang ke kampung halaman.

Satu di antara alasannya adalah pelaku usaha mikro itu sudah tidak bisa lagi menjalankan
usahanya dan telah di-PHK "Bahkan yang ada di Tasik dan Garut pun, pelaku usaha mikro itu
tutup. Artinya, kalau dikatakan potensi PHK besar-besaran pasti berdampak itu, termasuk
kawasan industri," ujarnya.

Demi mengantisipasi dampak PPKM Darurat, ia berharap pemerintah memberikan stimulus atau
subsidi kepada pelaku usaha baik mikro, kedi, sedang, maupun besar agar tidak bangkrut dan
tidak terjadi PHK. Selama ini pemerintah tenderung hanya memberikan stimulus bagi pengusaha-
pengusaha besar, punya nama, dan memiliki modal yang kuat. Tetapi untuk pengusaha mikro,
kecil, dan sedang malah sangat kecil bahkan nihil.
"Yang kedua, bantuan subsidi upah kepada para pekerja juga nihil. Buktinya kan bantuan subsidi
upah bagi para pekerja sudah dihilangkan, sembako untuk buruh nggak ada, bantuan sosial
untuk para bunih yang masih bekerja nggak ada atau yang sudah di-PHK juga nggak dapat,"
ungkapnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja
mengatakan, jumlah karyawan pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia ada sekitar 280.000
orang, tidak termasuk karyawan penyewa tenant. Dari jumlah tersebut potensi yang dirumahkan
atau terkena PHK sekitar 30%.

Karena itu dia berharap pemerintah membantu mengatasi para pelaku usaha pusat perbelanjaan
soal pungutan dan pajak atau retribusi. Misalnya listrik dan gas meskipun tidak ada pemakaian
sekalipun namun harus tetap membayar tagihan dikarenakan pemerintah memberlakukan
ketentuan pemakaian minimum.

"Pemerintah tetap mengharuskan untuk membayar penuh meski ditutup. Begitu juga dengan
pajak reklame, pemerintah tetap mengharuskan untuk membayar penuh meski pemerintah yang
meminta untuk tutup. Semoga pemerintah dapat mengatasi masalah ini," jelasnya.

14