Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

untuk patuh mengikuti PPKM Darurat sebagai ikhtiar bersama dalam menahan laju penyebaran
Covid-19 yang sangat dahsyat.
Permintaan Menaker tersebut menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor M/9/HK.04/
VII/2021, yang meminta kepada para gubernur agar mengimbau para pelaku usaha di
wilayahnya, utamanya untuk memperhatikan petunjuk penerapan protokol kesehatan di tempat
kerja serta mematuhi ketentuan PPKM Darurat.

Namun dia mewanti-wanti agar tidak terjadi PHK. Sebaliknya, semua pihak bersama-sama
mencari solusi terbaik agar tidak terjadi masalah baru.

"Saya mengingatkan kepada semua pihak agar PPKM Darurat ini tidak dimanfaatkan untuk
memperburuk atau menambah masalah ketenagakerjaan. Semua pihak harus mengupayakan
agar dalam situasi ini tidak terjadi pemutusan hubu -ngan kerja antara pengusaha dengan
pekerja/buruh," katar nya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021).

"Saya meminta semua pihak harus mengupayakan agar dalam situasi ini tidak menyebabkan
PHK antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Kita semua mengetahui bahwa kondisi saat
ini memang tidak mudah, justru karena itulah solusi yang terbaik selalu mengedepankan dialog
bipartit antara pengusaha dengan pekerja maupun serikat pekerja/serikat buruh," kata Ida.

Menurut dia, selain dialog bipartit diperusahaan, dialogdi tingkat tripartit juga menjadi penting.
Mengingat karakteris-tik daerah berbeda-beda, Ida mengimbau agar dalam mencari solusi
konkrit untuk kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing, pemerintah daerah melakukan
inisiasi dialog secara tripartit baik melalui kelembagaan (lembaga kerja sama tripartit) maupun
dialog dalam bentuk lainnya. "Dialog yang dilandasi saling percaya dan pikiran yang positif adalah
cara ampuh untuk menyelesaikan persoalan," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menandas-kan pihaknya berupaya kuat untuk
mencegah terjadinya kembali gelombang PHK. Pihaknya selama ini sangat aktif menjalin
komunikasi dengan para pengusaha maupun asosiasi perusahaan guna mencari solusi terbaik
mengantisipasi masalah tersebut.

"Hal yang sama juga dilakukan dinas dinas ketenagakerjaan di provinsi, kabupaten dan kota.
Dialog bipartit sangat kita dorong untuk men -jadi media komunikasi antara pengusaha dengan
pekerja," ujar Anwar.

Dia menjelaskan, Kemenaker bersinergi dengan dinas ketenagakerjaan di seluruh daerah untuk
mengawasi dan memantau adanya potensi terjadinya PHK atau karyawan yang di-rumahkan.
Proses penghitungan dan pengumpulan data jumlah karyawan yang terdampak PHK atau
dirumahkan masih berjalan.

Demi mencegah terjadinya gelombang PHK, Kemenaker juga tengah mempertimbangkan opsi
pemberian bantuan atau subsidi bagi perusahaan. Hanya,pertimbangan itu masih terus dikaji
dengan menganalisis dari berbagai aspek, terutama ketersediaan dana nasional (APBN) maupun
pendapatan daerah (APBD).

"Ini juga menjadi opsi, tentunya kita juga mempertimbangkan beberapa aspek. Mudah-mudahan
saat ini dengan adanya pemotongan anggaran kementerian dan Lembaga melalui refocusing
untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya, nanti juga menjadi pertimbangan untuk bantuan
subsidi. Intinya, kita berusaha keras agar tidak terjadi lagi gelombang PHK," tukas dia.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan kepada
pengusaha agar tidak melakukan PHKpada karyawan hanya dengan alasan * PPKM Darurat.
Apalagi, PPKM Darurat durasinya hanya dua minggu. "Ini bukan tempatnya kalau mem-PHK,

13