Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

"Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata. Karena saat ini sudah
banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk membicarakan program
pengurangan karyawan," kata Said melalui keterangan tertulis, Selasa (13/7/2021).

Bahkan, kata dia, sudah ada pekerja yang dirumahkan dan bisa dipastikan upahnya terancam
akan dipotong.

Lanjut Said, para buruh juga meminta agar pengusaha nakal yang melakukan PHK di tengah
pandemi dan memotong upah buruh ditindak tegas.

"KSPI meminta pelaksanaan PPKM darurat diikuti dengan perlindungan terhadap hak-hak buruh,"
ujar dia.

Ia juga menegaskan KSPI mendukung program vaksinasi yang dibiayai oleh negara dalam rangka
untuk mempercepat berakhirnya pandemi Covid-19.
Namun, KSPI tidak setuju dengan adanya vaksinasi berbayar yang dinilai hanya akan menjadi
bahan komersialisasi vaksin.

Said juga meminta pemerintah memperhatikan tingkat penularan covid 19 di klaster perusahaan,
karena KSPI memperkirakan buruh yang terpapar Covid-19 angkanya mencapai 10 persen.

"Persoalannya adalah para buruh tidak mempunyai uang lebih untuk membeli vitamin dan obat-
obatan saat isoman," ucap Said.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan skenario
perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru
Delta.

Hal itu tertera dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran
(Banggar) DPR RI hari ini, Senin (12/6/2021).

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas
masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati dikutip Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Perpanjangan PPKM Darurat dilakukan bila risiko pandemi Covid-19 masih tinggi.

Dalam paparan juga disebutkan, PPKM Darurat sangat berimplikasi kepada pertumbuhan
ekonomi.

174